Foto: Istimewa
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, pada Selasa (28/7/2026) malam. Operasi senyap tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, yang menyatakan bahwa Anom termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam kegiatan tersebut.
Selain mengamankan Bupati Pemalang, tim penyidik KPK juga membawa sejumlah pihak lain untuk menjalani pemeriksaan intensif di Polres Pemalang. Hingga kini, KPK masih mendalami konstruksi perkara dan belum mengumumkan secara resmi jumlah pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun barang bukti yang diamankan.
Pasca-OTT, penyidik KPK melakukan penyegelan di beberapa lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara. Salah satunya adalah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang, termasuk ruang kerja Kepala DPUPR. Selain itu, dua rumah di kawasan Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, juga dipasangi stiker segel KPK untuk kepentingan penyidikan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut dugaan perkara yang sedang didalami berkaitan dengan penerimaan proyek dan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Namun, rincian konstruksi perkara baru akan disampaikan setelah pemeriksaan awal selesai dan penetapan status hukum para pihak dilakukan.
Sejumlah laporan juga menyebutkan penyidik mengamankan uang tunai senilai lebih dari Rp2 miliar dalam operasi tersebut. Meski demikian, KPK belum merinci asal-usul maupun keterkaitan uang tersebut dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diusut.
Sesuai ketentuan KUHAP, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Publik kini menantikan konferensi pers resmi KPK yang akan mengungkap kronologi lengkap perkara, identitas para tersangka, serta barang bukti yang berhasil disita dalam operasi tangkap tangan tersebut.
