JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Pusat Polisi Militer TNI memeriksa eks Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Suharyanto diperiksa terkait kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai kebencanaan. Pemeriksaan dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi. Kerja sama antara KPK dan Puspom TNI menjadi bagian dari proses penyidikan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan detail pemeriksaan tersebut. Suharyanto diperiksa pada Kamis (12/11/2026). Pemeriksaan berlangsung pada pekan lalu. Budi menyampaikan keterangan tersebut di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026).
“Pada pekan kemarin, tepatnya pada hari Kamis, penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SHY selaku kepala BNPB yang bersangkutan dalam perkara ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi,” kata Budi.
Keterangan resmi itu menegaskan status Suharyanto sebagai saksi. Kerja sama dengan Puspom TNI dilakukan karena latar belakang yang bersangkutan. Budi menjelaskan bahwa keterangan Suharyanto dibutuhkan dalam proses penyidikan. Perkara yang sedang ditangani melibatkan lima tersangka. Pemeriksaan saksi menjadi bagian penting untuk melengkapi konstruksi kasus. Penyidik memerlukan informasi dari mantan kepala lembaga tersebut.
Selain Suharyanto, penyidik juga sudah memeriksa pihak lain di lingkungan BNPB. Koordinator Protokol di BNPB turut dimintai keterangan. Pemeriksaan terhadap pejabat protokol berkaitan langsung dengan kasus korupsi Dana Siap Pakai. Langkah ini dilakukan untuk mengungkap alur kejadian secara lebih utuh. Budi menambahkan bahwa penyidik juga mendalami inisiatif dari pihak swasta. Praktik suap diduga dilakukan secara aktif oleh para pihak swasta.
“Penyidik juga memeriksa berkaitan dengan inisiatif-inisiatif yang memang muncul dari sisi swasta artinya memang praktik suap yang juga secara aktif dilakukan oleh para pihak swasta,” ucap dia.
Pemeriksaan terhadap Suharyanto sebagai saksi menjadi salah satu rangkaian proses hukum. Kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai kebencanaan terus didalami KPK. Kerja sama dengan Puspom TNI memperlancar pemeriksaan terhadap mantan pejabat setingkat kepala lembaga. Status saksi ditegaskan secara resmi oleh juru bicara KPK. Keterangan yang disampaikan Suharyanto pada 12 November 2026 akan digunakan untuk kepentingan penyidikan. Lima tersangka sudah ditetapkan dalam perkara tersebut. Setiap keterangan saksi menjadi bahan penting bagi penyidik. KPK memastikan proses berjalan sesuai prosedur.
Pemeriksaan Koordinator Protokol BNPB menambah daftar pihak yang dimintai keterangan. Posisi protokol dinilai memiliki relevansi dengan alur kegiatan yang sedang diselidiki. Penyidik mendalami berbagai aspek terkait penggunaan Dana Siap Pakai. Kasus ini terus berkembang seiring pemeriksaan saksi. Inisiatif dari pihak swasta menjadi salah satu fokus yang diperiksa. Budi Prasetyo menegaskan adanya dugaan praktik suap yang aktif dilakukan. Pihak swasta diduga berperan dalam rangkaian peristiwa yang sedang diusut. Penyidikan diarahkan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat.
KPK dan Puspom TNI menunjukkan koordinasi dalam penanganan perkara ini. Pemeriksaan terhadap eks Kepala BNPB Suharyanto berjalan dalam kapasitas saksi. Status tersebut disampaikan secara terbuka oleh Budi Prasetyo. Proses hukum masih berlangsung di tahap penyidikan. Dana Siap Pakai kebencanaan menjadi objek dugaan korupsi yang sedang diusut. Lima tersangka sudah ditetapkan sebelumnya. Pemeriksaan saksi, termasuk Suharyanto dan Koordinator Protokol, dilakukan untuk memperkuat bukti. KPK terus mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak.