Foto: Catrawarta
Kontrak publikasi senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad menjadi sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW). Kerja sama tersebut memunculkan perhatian publik terhadap penggunaan anggaran pemerintah untuk kegiatan promosi dan penyebaran informasi melalui figur publik atau influencer.
Menanggapi sorotan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan bahwa pelibatan influencer merupakan bagian dari strategi komunikasi pemerintah. Langkah ini bertujuan memperluas jangkauan informasi mengenai program, kebijakan, serta kegiatan kementerian agar dapat diketahui masyarakat dari berbagai kalangan.
KKP menilai influencer memiliki peran dalam menjangkau kelompok masyarakat yang aktif menggunakan platform digital. Melalui media sosial, informasi mengenai program pemerintah diharapkan dapat disampaikan secara lebih luas dan mudah diterima, terutama oleh kalangan yang tidak selalu mengakses saluran komunikasi konvensional.
Meski demikian, KKP menyatakan bahwa kerja sama dengan influencer akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan berikutnya. Evaluasi tersebut diarahkan pada perbaikan tata kelola kerja sama dengan tetap mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.
Sorotan ICW berkaitan dengan sejumlah paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Berdasarkan temuan yang menjadi perhatian lembaga antikorupsi tersebut, terdapat delapan paket pengadaan dari dua kementerian selama periode 2024 hingga 2026.
Lima paket di antaranya berasal dari Kemendikbudristek pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar. Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari KKP pada periode 2025 hingga 2026 dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar. Jika digabungkan, nilai keseluruhan kontrak dari kedua kementerian tersebut mencapai sekitar Rp14,7 miliar.
Kerja sama publikasi tersebut mencakup pemanfaatan sejumlah platform digital, seperti Instagram, TikTok, dan YouTube RANS Entertainment. Pelibatan Raffi Ahmad dalam kegiatan publikasi juga menjadi bagian dari strategi penyebaran informasi program pemerintah melalui kanal yang memiliki jangkauan audiens luas.
Besarnya nilai kontrak tersebut membuat penggunaan anggaran untuk jasa influencer menjadi perhatian, terutama terkait proses pengadaan, penentuan nilai kerja sama, serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Transparansi dalam pelaksanaan kontrak menjadi aspek penting agar penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan.
KKP menyatakan akan menjadikan berbagai masukan dan sorotan publik sebagai bahan perbaikan ke depan. Kementerian juga menegaskan pentingnya menjaga akuntabilitas dalam setiap bentuk kerja sama publikasi agar anggaran yang digunakan sejalan dengan tujuan komunikasi pemerintah.
Perhatian terhadap kontrak tersebut sekaligus membuka kembali pembahasan mengenai efektivitas penggunaan influencer dalam menyosialisasikan program pemerintah. Evaluasi yang transparan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai manfaat kerja sama, kesesuaian biaya, serta hasil yang diperoleh dari penggunaan anggaran negara untuk kegiatan publikasi.
