Foto: Monitor Indonesia
JAKARTA – Komisi III DPR RI meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membuka secara transparan seluruh fakta terkait dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri dan kelompok yang dikaitkan dengan inisial LSP. Permintaan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Melalui rapat kerja tersebut, Komisi III ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat, motif di balik aktivitas penyadapan, hingga kemungkinan adanya rangkaian tindakan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. DPR menegaskan bahwa pengungkapan kasus tidak boleh berhenti hanya pada dugaan pelanggaran teknis penyadapan, tetapi juga harus menelusuri seluruh aktivitas yang diduga menjadi bagian dari operasi tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya meminta Kapolri membeberkan seluruh fakta mengenai dugaan penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan lain yang diduga saling berkaitan. Menurutnya, informasi yang berkembang perlu didalami secara serius agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai perkara yang kini menjadi perhatian publik tersebut. Persoalan ini semakin menjadi perhatian karena dugaan penyadapan disebut tidak hanya menyasar satu individu. Berdasarkan keterangan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III, sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden RI Prabowo Subianto, lingkungan Istana, pejabat kementerian dan lembaga, anggota DPR, tokoh politik, gubernur, kapolda, hingga sejumlah institusi negara. Bahkan, KPK dan Kejaksaan turut disebut dalam daftar sasaran yang sedang didalami penyidik.
Komisi III juga menyoroti dugaan adanya aktivitas pengawasan atau surveillance ilegal yang diduga dilakukan di luar mekanisme dan prosedur hukum. Aktivitas tersebut menjadi bagian penting yang ingin diklarifikasi DPR karena menyangkut batas kewenangan aparat penegak hukum, perlindungan privasi warga negara, serta kepatuhan terhadap aturan dalam penggunaan perangkat dan sistem penyadapan. Tidak hanya itu, Habiburokhman turut mengungkap dugaan adanya praktik pembunuhan karakter atau character assassination terhadap pihak-pihak tertentu. Dugaan tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah terdapat upaya sistematis membangun persepsi negatif, merusak reputasi seseorang, atau memengaruhi kepercayaan publik melalui informasi yang disebarluaskan secara terorganisasi.
DPR juga menyoroti dugaan pengondisian opini publik melalui media sosial. Aktivitas tersebut diduga berkaitan dengan pembentukan narasi tertentu untuk memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah. Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui penyelidikan dan proses hukum yang objektif, termasuk penelusuran terhadap sumber informasi, pola komunikasi, serta pihak yang bertanggung jawab. Lebih jauh, Komisi III meminta penjelasan mengenai dugaan penggalangan aksi massa yang disebut-sebut menjadi bagian dari rangkaian aktivitas tersebut. DPR ingin memastikan apakah terdapat hubungan antara dugaan pengawasan ilegal, pembentukan opini di ruang digital, dan mobilisasi kelompok masyarakat. Penelusuran terhadap hubungan tersebut dinilai penting agar tidak terjadi kesimpulan prematur terhadap aktivitas politik maupun penyampaian aspirasi masyarakat yang dilindungi undang-undang.
Habiburokhman menilai bahwa apabila seluruh dugaan rangkaian tindakan tersebut terbukti dilakukan secara terorganisasi dengan tujuan menghambat Presiden menjalankan tugas konstitusionalnya, persoalan tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Ia bahkan menyinggung kemungkinan penerapan ketentuan Pasal 160 KUHP apabila unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud terpenuhi. Namun, penentuan pasal dan pertanggungjawaban pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rapat tersebut, Kapolri Suyudi Ario Seto juga memaparkan perkembangan penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri. Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada anggota dewan, terdapat empat nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni LSP, AS, EH, dan SU. Penyidik masih perlu mengungkap secara terperinci pembagian peran, alur perintah, serta keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
Kapolri menjelaskan adanya dugaan penggunaan dua jalur dalam proses penyadapan, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi. Jalur resmi seharusnya dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan internal Polri, sedangkan jalur atensi diduga digunakan tanpa memenuhi persyaratan administratif dan mekanisme hukum yang semestinya. Perbedaan kedua jalur tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pendalaman perkara. Dalam pemaparan mengenai konstruksi dugaan penyadapan, Kapolri menyebut adanya alur perintah yang diduga berasal dari LSP, kemudian diteruskan melalui SU kepada EH dan AS. Perintah tersebut disebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui komunikasi WhatsApp, tanpa dilengkapi dokumen permohonan penyadapan sebagaimana prosedur yang berlaku. Keterangan tersebut masih menjadi bagian dari materi penyidikan yang harus diuji melalui pembuktian hukum.
Penyidik juga mendalami dugaan penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS), yakni sistem yang berkaitan dengan pengelolaan penyadapan. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem tanpa melalui proses verifikasi dan penyaringan yang semestinya. Selain itu, aparat penegak hukum turut menelusuri dugaan pengelolaan, pemindahan, hingga penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan tersebut. Komisi III DPR RI menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara ini. Pengusutan harus dilakukan secara profesional tanpa tebang pilih, termasuk apabila terdapat pejabat aktif maupun mantan pejabat tinggi yang diduga memiliki peran. Di sisi lain, seluruh pihak yang disebut dalam perkara tetap harus mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan asas praduga tak bersalah harus dihormati sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
