Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungannya kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut disampaikan Komeng dengan menyoroti peran Dasco dalam merespons berbagai persoalan masyarakat, termasuk ketika terjadi aksi demonstrasi.
Komeng menilai Dasco memiliki kemampuan untuk meredam situasi ketika muncul persoalan di tengah masyarakat. Menurutnya, sikap Dasco yang dinilai bersedia mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi publik menjadi salah satu alasan dirinya mendukung politikus Partai Gerindra tersebut.
Perhatian Komeng juga tertuju pada keterlibatan Dasco dalam menangani situasi yang terjadi di Yogyakarta. Peran tersebut dinilai menunjukkan keterlibatan Dasco dalam merespons persoalan di luar tugas-tugasnya sebagai pimpinan DPR RI. Komeng memandang tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat merupakan hal penting bagi seorang pejabat negara.
Selain itu, Komeng menyoroti kesamaan partai politik antara Dasco dan Prabowo. Keduanya sama-sama berasal dari Partai Gerindra. Menurut Komeng, kesamaan latar belakang politik tersebut dapat memudahkan koordinasi dan kerja sama dalam menjalankan pemerintahan apabila Dasco menduduki posisi wakil presiden.
Meski menyampaikan dukungan secara terbuka, Komeng menegaskan bahwa penentuan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka bukan berada di tangannya. Ia menyadari keputusan mengenai nama-nama yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tetap menjadi kewenangan Presiden Prabowo.
Komeng juga menempatkan dukungannya sebagai pandangan pribadi terhadap sosok yang dinilai memiliki peran dalam merespons persoalan publik. Dengan demikian, pernyataannya belum dapat dimaknai sebagai keputusan resmi mengenai siapa yang akan mengisi posisi wakil presiden.
Dukungan Komeng kepada Dasco menambah dinamika pembicaraan mengenai figur yang berpotensi mendampingi Prabowo di pemerintahan. Namun, proses penentuan pengganti wakil presiden tetap harus mengikuti mekanisme ketatanegaraan yang berlaku, sementara keputusan mengenai nama calon yang akan diajukan berada di tangan Presiden.