Memuat berita

Kemnaker Bantah Dana Cadangan Pesangon Wajib Disetor ke Danantara, Pengelola Masih Dibahas

15 November 2026
12

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah kabar yang menyebut pengusaha diwajibkan menyetorkan dana cadangan pesangon pekerja ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pemerintah menegaskan hingga saat ini belum menetapkan lembaga yang akan bertanggung jawab mengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan dana tersebut masih dalam tahap pembahasan. Dengan demikian, belum ada keputusan resmi yang mewajibkan pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Danantara ataupun lembaga tertentu lainnya.

Ketentuan mengenai dana cadangan pesangon tercantum dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Meski telah diatur dalam undang-undang, pelaksanaannya masih membutuhkan peraturan turunan yang akan menjadi dasar teknis penerapan kebijakan tersebut.

Penyusunan aturan pelaksana itu nantinya dilakukan melalui konsultasi publik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Unsur pengusaha, pekerja, serta pihak-pihak terkait lainnya akan dilibatkan agar ketentuan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

Kemnaker menilai pembahasan tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh karena kebijakan dana cadangan pesangon berkaitan langsung dengan perlindungan hak pekerja sekaligus kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Pemerintah ingin memastikan sistem yang dibentuk tidak hanya memberikan kepastian bagi pekerja, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan kegiatan usaha.

Dalam peraturan pelaksana yang sedang disiapkan, pemerintah diharapkan mengatur sejumlah aspek penting terkait dana cadangan pesangon. Hal itu mencakup mekanisme pengumpulan dan pengelolaan dana, sistem tata kelola, sumber pendanaan, hingga penentuan lembaga yang nantinya diberi kewenangan untuk mengelolanya.

Selain itu, aturan tersebut juga akan mengatur aspek pertanggungjawaban pengelolaan dana. Ketentuan ini diperlukan untuk memastikan dana yang dihimpun dapat dikelola secara transparan, akuntabel, serta digunakan sesuai tujuan perlindungan hak pekerja.

Dengan belum ditetapkannya peraturan pelaksana, skema pengelolaan dana cadangan pesangon saat ini belum dapat dipastikan secara menyeluruh. Termasuk di dalamnya mengenai lembaga pengelola dan mekanisme penyetoran yang nantinya harus dijalankan oleh perusahaan.

Kemnaker menegaskan bahwa informasi mengenai kewajiban menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara belum memiliki dasar keputusan pemerintah. Kepastian mengenai skema tersebut baru dapat diketahui setelah proses penyusunan peraturan pelaksana selesai dan pemerintah menetapkan ketentuan teknis yang berlaku.

Tag

Memuat tag berita...