Memuat berita

Kejati Jabar Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Proyek Gedung UPI Bandung, Kerugian Negara Ditaksir Rp25,9 Miliar

14 November 2026
8

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Tahun Anggaran 2024. Kasus tersebut menjadi perhatian karena diduga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp25,9 miliar. Dua tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial BK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan DWR yang merupakan kontraktor pelaksana dari PT Arkindo. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik Kejati Jawa Barat melakukan serangkaian pemeriksaan dan mengumpulkan bukti terkait pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas Convention and Exhibition Center di lingkungan UPI Bandung. Penyidik menduga terdapat sejumlah penyimpangan dalam proses pelaksanaan pekerjaan, mulai dari penggunaan dokumen jaminan hingga pencairan pembayaran proyek yang tidak sesuai dengan progres fisik pembangunan.

Dalam perkara ini, BK memiliki peran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak pekerjaan. Sementara itu, DWR merupakan pihak kontraktor pelaksana yang menjalankan proyek melalui PT Arkindo. Keduanya kini terseret dalam proses hukum setelah penyidik menemukan dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pembayaran proyek tersebut. Kejati Jawa Barat telah melakukan penahanan terhadap BK untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Penahanan tersebut dilakukan agar proses penanganan perkara dapat berjalan sesuai ketentuan hukum dan memudahkan penyidik mendalami dugaan keterlibatan tersangka dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung UPI tersebut.

Sementara itu, tersangka DWR diketahui sedang menjalani hukuman dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tembilahan. Kondisi tersebut membuat penanganan terhadap DWR memiliki situasi berbeda dibandingkan tersangka BK yang telah ditahan oleh Kejati Jawa Barat. Meski demikian, status DWR sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek UPI tetap diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Salah satu dugaan penyimpangan yang menjadi perhatian penyidik berkaitan dengan penggunaan dokumen jaminan dalam pelaksanaan proyek. DWR diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan palsu yang diterbitkan atas nama beberapa bank. Dokumen tersebut diduga digunakan dalam rangka memenuhi persyaratan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Penggunaan dokumen jaminan tersebut menjadi persoalan serius karena jaminan perbankan memiliki fungsi penting dalam melindungi kepentingan negara ketika sebuah proyek pemerintah dilaksanakan oleh pihak kontraktor. Keabsahan dokumen seharusnya dipastikan sebelum kontrak ditandatangani agar tidak menimbulkan risiko kerugian apabila pekerjaan tidak diselesaikan sesuai ketentuan. Dalam perkara ini, BK diduga tidak melakukan verifikasi secara memadai terhadap keaslian dan keabsahan dokumen jaminan yang disampaikan kontraktor. Padahal, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, BK memiliki tanggung jawab memastikan seluruh persyaratan administrasi dan teknis telah terpenuhi sebelum mengambil keputusan terkait kontrak proyek.

Dugaan kelalaian tersebut kemudian menjadi salah satu fokus penyidikan Kejati Jawa Barat. Penyidik mendalami bagaimana proses pemeriksaan dokumen dilakukan, siapa saja pihak yang terlibat, serta mengapa dokumen yang diduga palsu tersebut dapat digunakan dalam proses pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas UPI Bandung. Persoalan lainnya ditemukan pada realisasi pekerjaan fisik proyek. Berdasarkan hasil pemeriksaan, progres pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center CWP-03 tercatat baru mencapai 75,34 persen. Artinya, pekerjaan belum sepenuhnya diselesaikan sesuai dengan keseluruhan nilai kontrak yang telah disepakati.

Namun, dalam kondisi pekerjaan yang baru mencapai 75,34 persen tersebut, BK diduga tetap merealisasikan pembayaran sebesar 100 persen dari nilai kontrak kepada pihak kontraktor. Selisih antara progres fisik pembangunan dan pembayaran penuh tersebut menjadi salah satu aspek penting yang didalami penyidik dalam mengungkap dugaan penyimpangan keuangan negara. Pembayaran penuh terhadap pekerjaan yang belum mencapai penyelesaian 100 persen diduga menimbulkan persoalan dalam pengelolaan anggaran proyek. Penyidik kini perlu memastikan mekanisme pencairan dana, dasar persetujuan pembayaran, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut.

Berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp25,9 miliar. Nilai tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam proses penyidikan untuk mengungkap besarnya dampak keuangan negara akibat dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Kasus ini kembali menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan proyek pembangunan di lingkungan perguruan tinggi negeri. Proses pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan dokumen jaminan, pengawasan progres pekerjaan, hingga pencairan pembayaran harus dilaksanakan secara transparan dan sesuai aturan agar anggaran negara benar-benar digunakan untuk menghasilkan pembangunan yang bermanfaat.

Tag

Memuat tag berita...