Memuat berita

Kasus Penyadapan Prabowo Melebar ke Dugaan Makar, Empat Perwira Tinggi Polri Terseret dan Puluhan Saksi Diperiksa

13 November 2026
13

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap perkembangan terbaru kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Perkara yang awalnya berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kini berkembang menjadi penyelidikan dugaan tindak pidana makar dan permufakatan jahat. Perkembangan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam pemaparannya, Suyudi mengungkapkan bahwa penyidikan menemukan dugaan aktivitas penyadapan yang tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat tinggi negara dan institusi strategis. Sasaran yang diduga menjadi target mencakup lingkungan Istana Kepresidenan, kementerian dan lembaga, anggota DPR, tokoh politik, gubernur, kapolda, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan.

Tidak hanya itu, dugaan penyadapan juga disebut menyasar lingkungan internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta kalangan mahasiswa. Luasnya daftar sasaran tersebut membuat perkara ini menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan penggunaan teknologi penyadapan terhadap berbagai pihak tanpa dasar kewenangan yang sah. Kapolri menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyidikan sementara, terdapat empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik. Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Munculnya nama mantan Kapolri dalam perkara tersebut menjadi salah satu perhatian terbesar publik. Berdasarkan pemaparan Suyudi, Listyo Sigit Prabowo diduga memberikan perintah serta menentukan sejumlah target penyadapan, baik melalui komunikasi lisan maupun pesan WhatsApp. Dugaan keterlibatan masing-masing pihak masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang berjalan. Sementara itu, Irjen Ahrie Sonta diduga memiliki peran dalam meneruskan perintah penyadapan dan melaporkan hasilnya kepada pihak yang disebut sebagai pemberi perintah. Dua perwira tinggi lainnya, yakni Eko Hadi Santoso dan Slamet Uliandi, juga diduga memiliki keterlibatan dalam rangkaian aktivitas yang kini tengah didalami penyidik Bareskrim Polri.

Perkembangan paling baru adalah keputusan Polri menerbitkan laporan polisi tersendiri terkait dugaan tindak pidana makar. Suyudi menyatakan bahwa laporan tersebut dibuat untuk mendalami kemungkinan adanya tindakan bersama-sama atau permufakatan jahat yang bertujuan melakukan tindak pidana makar di balik dugaan penyadapan ilegal tersebut.

"Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," ungkap Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR RI.

Kapolri menegaskan bahwa penyelidikan dugaan makar dilakukan secara terpisah dari penanganan perkara penyadapan ilegal. Penyidik harus memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana makar yang dapat dibuktikan melalui rangkaian peristiwa, perintah, tujuan penyadapan, serta keterlibatan masing-masing pihak. Dengan demikian, dugaan penyadapan ilegal tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai tindakan makar. Untuk mengungkap perkara tersebut, Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 28 orang saksi dan enam orang ahli. Dari jumlah saksi tersebut, sebanyak 24 orang merupakan personel internal Polri, tiga orang berasal dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, yakni Indosat, XLSmart, dan Telkomsel, serta satu orang merupakan pihak vendor sistem penyadapan.

Penyidik juga telah mengumpulkan berbagai barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan. Barang bukti tersebut meliputi 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua unit iPad, empat unit CPU, komputer, laptop, satu modem, serta sejumlah dokumen dan data log penyadapan. Seluruh barang bukti tersebut akan dianalisis untuk memperkuat konstruksi perkara. Selain pemeriksaan saksi dan penyitaan barang bukti, penyidik juga mendalami penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Sistem tersebut merupakan teknologi yang berkaitan dengan pelaksanaan intersepsi komunikasi secara sah berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum. Penyidik menduga terdapat nomor telepon yang dimasukkan ke dalam sistem tanpa melalui verifikasi serta tanpa didasarkan pada kebutuhan penyelidikan atau penyidikan yang sah.

Dugaan penghilangan data elektronik juga menjadi bagian penting dalam pengusutan kasus ini. Penyidik mendalami dugaan adanya penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS pada Oktober 2026. Langkah tersebut diduga berkaitan dengan upaya menghilangkan jejak aktivitas penyadapan, meskipun seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan forensik dan alat bukti yang sah. Dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta kepolisian tidak hanya berhenti pada penanganan dugaan penyadapan ilegal, tetapi juga mendalami kemungkinan penerapan pasal-pasal makar. Menurutnya, perkara ini perlu ditelusuri secara menyeluruh karena sasaran yang diduga dipantau mencakup kepala negara dan berbagai institusi strategis.

Habiburokhman menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh penting tidak dapat dipandang sebagai persoalan intersepsi elektronik biasa. Ia meminta penyidik mengungkap siapa pihak yang memberikan perintah, apa motif di balik aktivitas tersebut, serta apakah terdapat tujuan yang lebih luas sebagaimana dugaan permufakatan jahat. Komisi III juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan penanganan perkara.

Kini, pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut memasuki babak yang semakin kompleks. Polri harus membuktikan dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, penghilangan dokumen elektronik, hingga kemungkinan adanya permufakatan jahat untuk melakukan makar. Publik pun menantikan hasil penyidikan yang mampu mengungkap secara terang siapa saja pihak yang bertanggung jawab, bagaimana operasi tersebut dijalankan, serta apa motif sebenarnya di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah institusi negara. Seluruh pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tag

Memuat tag berita...