Foto: Kompas.com
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta tim khusus investigasi kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto bekerja secara transparan dan profesional. Ia menegaskan, seluruh proses pengungkapan perkara tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa ada informasi yang sengaja disembunyikan.
Prasetyo menilai transparansi menjadi hal penting agar penanganan kasus dugaan penyadapan tersebut dapat berjalan secara terbuka dan memberikan kejelasan kepada publik. Ia meminta tim investigasi yang dibentuk Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap perkara berdasarkan fakta dan hasil penyelidikan.
“Diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, transparan. Dan juga jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujar Prasetyo saat ditemui di DPR, Jumat (6/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya kasus dugaan penyadapan terhadap kepala negara yang kini menjadi perhatian. Pemerintah, menurut Prasetyo, menginginkan proses penanganan perkara berjalan sesuai prosedur hukum sehingga setiap fakta yang ditemukan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam informasi yang disampaikan terkait perkara ini, sejumlah nama jenderal disebut telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penetapan status hukum tersebut menjadi bagian dari perkembangan kasus yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak berwenang.
Prasetyo juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan kewaspadaan menyusul munculnya dugaan penyadapan tersebut. Menurutnya, upaya menjaga keamanan dan melakukan pembenahan tidak seharusnya hanya dilakukan ketika terjadi persoalan, tetapi harus menjadi langkah berkelanjutan.
“Lho kalau kewaspadaan kan terus-menerus, ya. Kewaspadaan terus-menerus. Bersih-bersih terus,” tuturnya.
Pernyataan Mensesneg itu menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan dalam menjaga keamanan negara, termasuk memastikan tidak ada tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Pemerintah juga menginginkan agar setiap dugaan pelanggaran ditangani secara serius dan terbuka.
Meski demikian, substansi dugaan penyadapan, kronologi peristiwa, serta peran masing-masing pihak yang disebut dalam perkara tersebut masih perlu dijelaskan melalui proses investigasi. Karena itu, hasil pemeriksaan dan keterangan resmi tim penyidik akan menjadi dasar untuk memastikan fakta hukum dalam kasus tersebut.
Pemerintah berharap proses investigasi dapat berjalan tuntas, transparan, dan sesuai aturan. Dengan demikian, perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo tidak hanya memperoleh kejelasan hukum, tetapi juga menjawab pertanyaan publik mengenai keamanan kepala negara dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
