Foto: Detik.com
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap lima tahapan modus dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia. Rangkaian modus tersebut diduga berlangsung mulai dari pemberian perintah penyadapan, proses pelaksanaan, hingga penghapusan data hasil penyadapan untuk menghilangkan jejak aktivitas tersebut.
Pengungkapan itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan perkembangan penegakan hukum terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden serta sejumlah kegiatan lain yang diduga dilakukan atau dikendalikan oleh para tersangka.
Suyudi menjelaskan, perkara tersebut diduga bermula pada periode 2025 hingga 2026. Pada saat itu, Ahrie Sonta yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) diduga menerima sekaligus meneruskan perintah penyadapan secara lisan.
Perintah tersebut diduga tidak disertai surat permohonan resmi dari penyidik sebagaimana prosedur yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaan penyadapan. Kondisi ini menjadi salah satu aspek yang didalami kepolisian dalam mengungkap dugaan penyimpangan prosedur dalam penggunaan fasilitas penyadapan.
Dalam pemaparannya, Suyudi juga menyinggung adanya dua jalur provisioning atau mekanisme penyediaan layanan penyadapan, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi. Keberadaan dua jalur tersebut menjadi bagian penting dalam penyelidikan untuk mengetahui bagaimana perintah penyadapan diterima, diproses, dan dilaksanakan.
Selain dugaan penyimpangan dalam mekanisme pemberian perintah, penyidik turut mendalami tindakan penghapusan data yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan. Salah satu hal yang disoroti adalah pembubaran grup WhatsApp yang sebelumnya digunakan sebagai sarana penyampaian perintah penyadapan.
Menurut Suyudi, perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan dari pihak pelapor. Situasi itu kemudian mendorong pelapor untuk membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
Peristiwa tersebut dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Setelah laporan diterima, penanganan perkara selanjutnya dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Identitas pelapor juga dirahasiakan dalam proses penanganan kasus tersebut.
Lima tahapan modus yang dipaparkan Kapolri menjadi bagian dari upaya kepolisian menjelaskan rangkaian dugaan penyadapan ilegal, termasuk mekanisme perintah, pelaksanaan, hingga penghapusan data. Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan pengujian alat bukti.
Polri kini mendalami keterkaitan antara pihak-pihak yang diduga terlibat, penggunaan jalur provisioning, serta tindakan penghapusan data setelah aktivitas penyadapan berlangsung. Penelusuran tersebut diharapkan dapat mengungkap secara utuh bagaimana dugaan penyadapan dilakukan dan siapa saja yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
