Foto: Jawa Pos
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap sejumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan dalam perkara yang tengah ditangani Bareskrim Polri. Daftar target tersebut mencakup berbagai kalangan, mulai dari Presiden Republik Indonesia, lingkungan Istana, pejabat pemerintahan, anggota DPR, hingga aktivis dan mahasiswa.
Pengungkapan itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam pemaparannya, ia menyebut hasil penyidikan sementara menunjukkan bahwa dugaan penyadapan tidak hanya menyasar satu kelompok atau institusi, tetapi mencakup sejumlah unsur penting dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat.
Suyudi menjelaskan, pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran antara lain Presiden Republik Indonesia dan lingkar Istana, kementerian serta lembaga negara, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, hingga tokoh politik. Selain itu, gubernur dan kepala kepolisian daerah atau kapolda juga masuk dalam daftar sasaran yang sedang didalami penyidik.
Dugaan penyadapan tersebut juga disebut mencakup sejumlah institusi penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan. Bahkan, lingkungan internal Polri turut disebut dalam daftar tersebut. Di luar lembaga negara, sasaran yang diduga menjadi target meliputi organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga kalangan mahasiswa.
Pemaparan tersebut memperlihatkan luasnya cakupan pihak yang diduga terkait dengan aktivitas penyadapan dalam perkara ini. Namun, daftar tersebut masih merupakan bagian dari hasil penyidikan yang disampaikan Kapolri dan belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh pihak yang disebut benar-benar telah disadap.
Selain menangani dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan makar. Suyudi menyampaikan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan dugaan adanya tindakan bersama-sama yang mengarah pada tindak pidana tersebut.
Penerbitan laporan polisi itu menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Penyidik akan mendalami apakah terdapat unsur keterlibatan bersama maupun kesepakatan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan, sebagaimana dugaan yang sedang ditelusuri.
Meski demikian, dugaan penyadapan dan dugaan makar merupakan persoalan hukum yang memiliki unsur pembuktian berbeda. Temuan mengenai aktivitas penyadapan, akses ilegal, ataupun penghilangan dokumen elektronik tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana makar.
Polri masih harus mengumpulkan bukti dan menguji setiap dugaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, proses penyelidikan diharapkan dapat mengungkap secara jelas pihak-pihak yang terlibat, bentuk perbuatannya, serta apakah terdapat unsur tindak pidana lain di balik perkara penyadapan tersebut.
