Foto: CNBC Indonesia/Faisal Rahman
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak serius dan mengguncang internal Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan kekecewaannya terhadap dugaan tindakan yang menyeret sejumlah mantan pejabat tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Suyudi bahkan mengaku merasa dikhianati oleh tindakan yang diduga dilakukan oleh sejumlah pihak yang sebelumnya berada dalam institusi yang sama. Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda yang diselenggarakan Cipayung Plus Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang harus diusut secara menyeluruh. Menurutnya, setiap tindakan yang berpotensi mencederai negara dan melanggar hukum harus ditindak tanpa pandang bulu.
Dalam pernyataannya, Suyudi menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dalam mengusut dugaan pelanggaran tersebut. Ia bahkan menyampaikan bahwa dirinya tidak takut menghadapi siapa pun apabila terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan negara. Sikap tersebut disampaikan secara terbuka di hadapan para peserta konferensi yang terdiri dari berbagai organisasi kepemudaan.
“Dan insya Allah kami tidak pernah takut, ketakutan saya hanya pada Tuhan. Sesama manusia, kalau mereka memang melakukan sebuah tindakan hukum, apalagi mencederai negara ini, saya di depan, dan rekan-rekan (pemuda) harus di belakang saya,” ujar Suyudi. Pernyataan tersebut memperlihatkan komitmennya untuk mengusut perkara yang kini menjadi perhatian nasional.
Di tengah perkembangan kasus tersebut, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedur atau illegal tapping, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Keempat tersangka diketahui memiliki latar belakang sebagai pejabat dan perwira tinggi di lingkungan kepolisian. Penetapan tersebut menjadi perkembangan penting karena perkara ini turut menyeret nama mantan pimpinan tertinggi Polri. Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Mereka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian aktivitas penyadapan yang tengah diselidiki. Penyidik kini berupaya mengungkap hubungan antara para tersangka, mekanisme pelaksanaan penyadapan, hingga dugaan penyalahgunaan fasilitas dan sistem teknologi informasi kepolisian.
Berdasarkan pemaparan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026), Listyo Sigit diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan. Instruksi tersebut disebut disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada sejumlah pejabat di lingkungan Polri. Listyo juga diduga menjadi penerima akhir hasil penyadapan atau disebut sebagai end user. Sementara itu, Slamet Uliandi diduga memiliki peran dalam memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan hasil pemantauan kepada Listyo Sigit. Laporan tersebut disebut mencakup informasi harian dan analisis hasil penyadapan. Peran tersebut kini menjadi bagian dari materi penyidikan untuk mengungkap bagaimana proses komunikasi dan koordinasi berlangsung di antara para tersangka.
Tersangka lainnya, Eko Hadi Santoso, diduga menerima instruksi penyadapan dari Slamet Uliandi. Dalam konstruksi perkara yang dipaparkan Kapolri, Eko disebut memberikan persetujuan melalui komunikasi WhatsApp tanpa disertai surat permohonan resmi dari penyidik. Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang didalami karena penyadapan merupakan tindakan yang harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku. Adapun Ahrie Sonta diduga berperan meneruskan perintah kepada operator untuk melaksanakan penyadapan. Ia juga disebut menyampaikan hasil pemantauan kepada Listyo Sigit. Selain itu, Ahrie diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara dan log, serta pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan komunikasi aktivitas tersebut.
Penyidik juga mendalami dugaan penggunaan sistem teknologi informasi untuk menjalankan aktivitas penyadapan tersebut. Berdasarkan penjelasan Kapolri, terdapat dugaan bahwa sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem pemantauan tanpa melalui mekanisme verifikasi dan prosedur permohonan penyidik sebagaimana mestinya. Hasil pemantauan kemudian diduga direkam, diekspor, diterjemahkan menjadi transkrip, dan dilaporkan secara berjenjang kepada pihak yang diduga menjadi penerima akhir. Perkara ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam pemaparan kepada DPR, Kapolri juga menyebut sejumlah kategori target lain yang masuk dalam materi penyidikan, mulai dari lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintahan, anggota DPR, tokoh politik, gubernur, hingga internal kepolisian. Nama-nama yang disebut sebagai sasaran pemantauan tersebut tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana.
Pengusutan kasus ini menjadi perhatian serius karena penyadapan merupakan tindakan yang berkaitan langsung dengan hak privasi dan perlindungan komunikasi seseorang. Dalam negara hukum, kewenangan aparat untuk melakukan tindakan pengawasan komunikasi harus dijalankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan, tindakan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum sekaligus memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meminta agar dugaan penyadapan ilegal tersebut diusut secara menyeluruh, objektif, dan transparan. Arahan itu disampaikan setelah Kapolri melaporkan perkembangan penanganan perkara. Pemerintah juga menekankan agar proses hukum berjalan sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mengganggu pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
