Memuat berita

Kabinet Prabowo dengan 49 Kementerian Digugat ke MK, Pemohon Minta Jumlah Dibatasi Maksimal 34

17 November 2026
5

Susunan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki 49 kementerian kini menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dua warga mengajukan permohonan agar jumlah kementerian dalam kabinet pemerintah kembali dibatasi maksimal 34, seperti ketentuan yang berlaku sebelum perubahan aturan mengenai kementerian negara.

Para pemohon menilai jumlah kementerian yang terlalu besar berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka khawatir bertambahnya kementerian akan diikuti peningkatan pengeluaran negara untuk membiayai operasional lembaga pemerintahan.

Menurut para pemohon, pembentukan kementerian dalam jumlah besar tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi pemerintahan, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap penggunaan uang negara. Setiap kementerian membutuhkan dukungan anggaran untuk menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk pembiayaan kelembagaan serta kebutuhan operasional.

Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran secara efisien. Apabila pengeluaran untuk membiayai struktur kementerian terus meningkat, ruang fiskal pemerintah dikhawatirkan semakin terbebani.

Para pemohon juga menyoroti kemungkinan dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Sebab, APBN yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan bersumber dari berbagai penerimaan negara, termasuk pajak yang dibayarkan masyarakat.

Karena itu, mereka meminta MK menetapkan kembali batas maksimal 34 kementerian. Permintaan tersebut pada dasarnya bertujuan agar jumlah kementerian tidak berkembang terlalu besar dan pembentukan struktur pemerintahan tetap mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Gugatan ini turut membuka kembali perdebatan mengenai ukuran kabinet yang ideal dalam sistem pemerintahan Indonesia. Di satu sisi, jumlah kementerian berkaitan dengan kebutuhan presiden untuk mengatur pembagian tugas dan menjalankan program pemerintahan. Namun, di sisi lain, besarnya struktur kabinet juga menjadi perhatian terkait efektivitas birokrasi dan kemampuan keuangan negara.

Meski demikian, kekhawatiran mengenai peningkatan beban APBN tersebut masih merupakan alasan yang disampaikan para pemohon dalam permohonan gugatan. Penilaian mengenai konstitusionalitas pengaturan jumlah kementerian serta tuntutan pembatasan maksimal 34 kementerian akan bergantung pada pertimbangan dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Tag

Memuat tag berita...