Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan tidak hanya mengatur penggunaan penyadapan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana. Menurutnya, kewenangan tersebut juga perlu mengakomodasi kebutuhan intelijen keamanan dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dedy menjelaskan, pemanfaatan penyadapan di lingkungan Polri berkaitan dengan dua kepentingan utama, yakni penegakan hukum dan pelaksanaan tugas intelijen keamanan. Kedua bidang tersebut memiliki kebutuhan berbeda, tetapi sama-sama memerlukan dukungan informasi untuk menjalankan tugas secara efektif.
Dalam fungsi intelijen keamanan, pengumpulan informasi dilakukan untuk mengidentifikasi potensi gangguan sebelum berkembang menjadi gangguan nyata. Upaya deteksi dini tersebut dinilai penting agar aparat dapat mengambil langkah antisipasi sehingga situasi yang berpotensi mengganggu kamtibmas tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Dedy menerangkan, Intelkam bekerja sejak tahap potensi gangguan hingga ambang gangguan. Pada tahapan tersebut, aparat intelijen berupaya mengumpulkan informasi, membaca perkembangan situasi, serta mengidentifikasi kemungkinan ancaman agar dapat dicegah sebelum menimbulkan dampak bagi masyarakat.
Selama ini, Badan Intelijen dan Keamanan Polri mengandalkan sejumlah metode untuk memperoleh bahan keterangan. Di antaranya melalui sumber manusia atau Human Intelligence (HUMINT) serta sumber informasi terbuka atau Open Source Intelligence (OSINT).
HUMINT merupakan metode pengumpulan informasi melalui sumber manusia, sedangkan OSINT memanfaatkan informasi yang tersedia secara terbuka. Kedua pendekatan tersebut selama ini menjadi bagian dari upaya Intelkam dalam memantau perkembangan situasi keamanan dan mengidentifikasi potensi ancaman.
Namun, Dedy menilai perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat kedua metode tersebut tidak lagi cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan intelijen. Perubahan pola komunikasi dan kemajuan teknologi dinilai membutuhkan dukungan sarana pengumpulan informasi yang lebih memadai.
Atas dasar itu, ia memandang pemanfaatan teknologi intelijen, termasuk penyadapan, diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas Baintelkam Polri. Menurutnya, pengaturan dalam RUU Penyadapan perlu mempertimbangkan kebutuhan tersebut agar fungsi intelijen keamanan tidak hanya bergantung pada metode pengumpulan informasi yang selama ini digunakan.
Pandangan Dedy tersebut menempatkan fungsi intelijen keamanan sebagai salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan regulasi penyadapan. Dengan demikian, pembahasan RUU tersebut tidak hanya menyangkut kebutuhan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana, tetapi juga kebutuhan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.