Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Yakup Hasibuan, memberikan keterangan resmi. Ia mengatakan Jokowi hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang berlangsung pada Kamis (5/11/2026). Perkara yang sedang disidangkan terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan/atau manipulasi data elektronik. Terdakwa dalam kasus tersebut adalah Roy Suryo dan Tifa. Jokowi memenuhi panggilan untuk hadir sebagai pihak terkait. Kehadirannya menjadi bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Persidangan digelar secara terbuka untuk umum.
“Pada hari ini Kamis 5 November 2026 Bapak Joko Widodo akan memenuhi panggilan untuk hadir dalam persidangan dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan/atau manipulasi data elektronik atas nama dua terdakwa, yaitu Pak Roy Suryo dan Ibu Tifa,” kata Yakup. Keterangan disampaikan pada Kamis (5/11/2026).
Yakup mengatakan Jokowi akan memperlihatkan ijazahnya kepada masyarakat yang hadir dalam persidangan. Dokumen yang akan ditunjukkan mencakup sejumlah jenjang pendidikan. Langkah ini dilakukan di hadapan publik yang mengikuti sidang. Transparansi menjadi salah satu tujuan kehadiran.
“Pada sidang yang terbuka untuk umum ini, Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya kepada seluruh rakyat Indonesia, dari SD, SMP, SMA, hingga S1,” ujarnya.
Rincian dokumen yang akan diperlihatkan disebutkan secara lengkap. Mulai dari sekolah dasar hingga tingkat sarjana. Seluruh jenjang tersebut akan ditunjukkan. Menurut Yakup, kehadiran Jokowi dalam persidangan diharapkan dapat mengakhiri polemik. Polemik yang dimaksud mengenai status ijazahnya yang selama ini dipersoalkan sejumlah pihak. Dengan menunjukkan dokumen asli, diharapkan spekulasi berakhir. Proses hukum menjadi sarana klarifikasi.
Yakup juga berharap persidangan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi Jokowi. Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan utama kehadiran. Proses di pengadilan diharapkan menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung. Hasil sidang dinanti untuk memberikan kejelasan. Ia menegaskan Jokowi hadir sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Status sebagai mantan presiden tidak mengubah posisinya dalam proses peradilan. Equality before the law menjadi prinsip yang dijunjung. Jokowi menjalani proses yang sama seperti warga negara lainnya.
Kuasa hukum menyampaikan keterangan tersebut untuk memberikan pemahaman kepada publik. Kehadiran Jokowi di PN Jakarta Timur sudah dipersiapkan. Agenda menunjukkan ijazah menjadi bagian penting dari sidang. Masyarakat yang hadir dapat menyaksikan langsung. Perkara dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan/atau manipulasi data elektronik menempatkan Roy Suryo dan Tifa sebagai terdakwa. Jokowi hadir memenuhi panggilan pengadilan. Sidang terbuka memungkinkan publik mengikuti proses. Transparansi dijaga dalam seluruh rangkaian.
Dokumen ijazah yang akan ditunjukkan mencakup empat jenjang pendidikan. Mulai dari SD, SMP, SMA, hingga S1. Yakup menekankan bahwa seluruh dokumen tersebut akan diperlihatkan. Langkah ini diambil untuk menjawab persoalan yang selama ini muncul. Polemik mengenai status ijazah Jokowi telah berlangsung cukup lama. Sejumlah pihak mempersoalkan keabsahan dokumen tersebut. Kehadiran di sidang dan penunjukan ijazah diharapkan menjadi titik akhir polemik. Klarifikasi dilakukan melalui mekanisme hukum resmi.
Yakup Hasibuan sebagai kuasa hukum menegaskan posisi kliennya. Jokowi hadir bukan dengan privilege khusus. Ia datang sebagai warga negara biasa yang memiliki hak dan kewajiban sama di hadapan hukum. Prinsip tersebut menjadi landasan kehadiran. Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadi arena klarifikasi. Dengan sidang terbuka, seluruh pihak dapat menyaksikan proses menunjukkan ijazah. Harapan agar polemik berakhir disampaikan secara terbuka oleh kuasa hukum. Kepastian hukum menjadi tujuan akhir.
Kehadiran Jokowi pada 5 November 2026 sudah diumumkan sebelumnya melalui kuasa hukum. Yakup memberikan keterangan resmi kepada publik. Agenda sidang mencakup pemeriksaan dan penunjukan dokumen. Proses berjalan sesuai prosedur pengadilan. Terdakwa Roy Suryo dan Tifa menghadapi dakwaan terkait pencemaran nama baik, fitnah, dan/atau manipulasi data elektronik. Jokowi sebagai pihak yang merasa dirugikan hadir untuk memberikan keterangan. Penunjukan ijazah menjadi bagian dari upaya membuktikan dalil. Sidang berlangsung di PN Jakarta Timur.
Yakup berharap seluruh rangkaian persidangan memberikan kejelasan. Polemik yang selama ini memanas diharapkan mereda setelah dokumen ditunjukkan. Kepastian hukum bagi Jokowi menjadi salah satu outcome yang diharapkan. Proses hukum dijalani dengan penuh tanggung jawab. Status Jokowi sebagai warga negara yang setara di hadapan hukum ditegaskan berulang kali. Tidak ada perlakuan khusus yang diminta. Kehadiran di sidang adalah bentuk kepatuhan terhadap proses peradilan. Prinsip equality before the law dijunjung tinggi. Penunjukan ijazah dari SD hingga S1 menjadi momen penting dalam sidang. Dokumen-dokumen tersebut akan diperlihatkan kepada seluruh yang hadir. Yakup menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan untuk seluruh rakyat Indonesia. Transparansi menjadi kunci dalam menyelesaikan polemik.