Memuat berita

Jaksa Ungkap Hasil Visum Pejabat Banda Aceh dan Mahasiswa, Unsur Liwath Tak Terbukti

17 November 2026
6

Kasus dugaan hubungan sesama jenis yang melibatkan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD (57) dan seorang mahasiswa berinisial AM (22) memasuki babak baru. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyimpulkan bahwa unsur tindak pidana liwath sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat belum terpenuhi berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara dan alat bukti yang tersedia.

Kesimpulan tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Bobbi Sandri, dalam konferensi pers di Kantor Kejari Banda Aceh, Senin (16/11/2026). Ia menjelaskan, jaksa telah melakukan penelitian secara menyeluruh dengan memeriksa berkas perkara, keterangan para saksi, serta pendapat sejumlah ahli, termasuk ahli hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian itu, JPU tidak menemukan fakta autentik maupun bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa FD dan AM melakukan perbuatan liwath sebagaimana dimaksud dalam ketentuan qanun tersebut. Dengan demikian, unsur utama tindak pidana yang disangkakan dalam Pasal 63 dinilai belum dapat dibuktikan.

Bobbi menjelaskan, salah satu hal yang menjadi pertimbangan jaksa adalah hasil pemeriksaan visum terhadap kedua tersangka. Hasil pemeriksaan medis tersebut tidak menunjukkan adanya bukti perbuatan yang menjadi unsur utama tindak pidana liwath dalam pasal tersebut, yakni tindakan memasukkan alat kelamin ke lubang dubur.

Meski demikian, Bobbi menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya terbukti melakukan tindakan yang disebutnya sebagai tindakan LGBT. Namun, temuan tersebut tidak serta-merta membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana liwath sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 63 Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.

Perbedaan antara temuan dalam pemeriksaan dan unsur pidana yang diatur dalam qanun menjadi dasar pertimbangan jaksa dalam menilai perkara tersebut. Dalam proses hukum, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan dan didukung alat bukti agar dapat dinyatakan sebagai tindak pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah FD dan AM dikabarkan digerebek di ruang kerja FD di lingkungan Kantor Inspektorat Kota Banda Aceh. Peristiwa tersebut kemudian berujung pada proses hukum terhadap keduanya atas dugaan perbuatan yang berkaitan dengan hubungan sesama jenis.

Perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa hasil penelitian jaksa terhadap perkara tersebut tidak menemukan bukti yang memenuhi unsur liwath dalam Pasal 63 Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Meski demikian, kesimpulan mengenai tidak terpenuhinya unsur pasal tersebut perlu dibedakan dari penilaian terhadap tindakan lain yang disebutkan dalam hasil pemeriksaan. Status dan kelanjutan penanganan perkara selanjutnya bergantung pada proses hukum serta keputusan resmi pihak berwenang.

Tag

Memuat tag berita...