Memuat berita

ICJ Resmi Nyatakan Myanmar Lakukan Genosida terhadap Rohingya, Putusan Bersejarah Buka Jalan Keadilan bagi Korban

Mahkamah Keadilan Internasional atau International Court of Justice (ICJ) mengeluarkan putusan bersejarah dengan menyatakan Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya di Negara Bagian Rakhine pada 2017. Putusan yang dibacakan pada Kamis (19/11/2026) tersebut menjadi tonggak penting dalam perjuangan panjang masyarakat Rohingya untuk mendapatkan keadilan atas kekerasan dan pengusiran yang mereka alami. Keputusan tersebut menjadi perhatian dunia internasional karena untuk pertama kalinya dalam sejarah ICJ, pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menyatakan sebuah negara bertanggung jawab atas tindakan genosida. Putusan ini sekaligus mempertegas bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Konvensi Genosida 1948.

Dalam perkara tersebut, Myanmar dinyatakan melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di wilayah utara Rakhine selama operasi militer yang disebut sebagai operasi pembersihan atau clearance operations pada 2017. Majelis hakim menilai tindakan aparat keamanan Myanmar menunjukkan adanya maksud untuk menghancurkan sebagian besar kelompok etnis Rohingya. Putusan ICJ mengungkapkan berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan aparat keamanan Myanmar terhadap masyarakat Rohingya. Di antaranya pembunuhan terhadap ribuan warga sipil, kekerasan seksual secara luas, tindakan brutal terhadap anak-anak, hingga serangan terhadap warga yang berusaha menyelamatkan diri menuju Bangladesh.

Berdasarkan temuan pengadilan, sekitar 10.000 orang Rohingya diperkirakan tewas dalam rangkaian operasi militer tersebut. Selain korban jiwa, banyak perempuan dan anak-anak mengalami kekerasan seksual, sementara sejumlah desa dihancurkan secara sistematis hingga menyebabkan masyarakat kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan. Peristiwa tersebut memicu gelombang pengungsian besar-besaran dari Myanmar menuju Bangladesh. Lebih dari 700.000 warga Rohingya meninggalkan rumah mereka pada 2017 untuk menyelamatkan diri dari kekerasan. Hingga kini, sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya masih berada di Bangladesh, sebagian besar tinggal di kamp pengungsian Cox's Bazar.

Perjuangan hukum untuk membawa Myanmar ke hadapan pengadilan internasional dipelopori oleh Gambia. Negara Afrika Barat tersebut mengajukan gugatan terhadap Myanmar pada November 2019 dengan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam atau Organisation of Islamic Cooperation (OIC), yang beranggotakan 57 negara. Gambia menilai tindakan Myanmar terhadap masyarakat Rohingya telah melanggar ketentuan Konvensi Genosida 1948. Gugatan tersebut menjadi langkah penting karena Gambia tidak memiliki hubungan teritorial langsung dengan wilayah terjadinya kekerasan, tetapi tetap memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban negara lain atas dugaan pelanggaran konvensi internasional tersebut.

Sebelum putusan akhir dibacakan, ICJ pada Januari 2020 sebenarnya telah memerintahkan Myanmar mengambil langkah-langkah sementara untuk mencegah tindakan genosida terhadap Rohingya. Myanmar juga diwajibkan menjaga bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan kejahatan tersebut agar dapat digunakan dalam proses hukum. Dalam putusan terbarunya, ICJ tidak hanya menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida, tetapi juga menemukan adanya pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk mencegah dan menghukum tindakan genosida. Pengadilan turut menyatakan Myanmar melanggar kewajiban untuk membuat peraturan nasional yang diperlukan guna menjalankan ketentuan Konvensi Genosida.

ICJ kemudian memerintahkan Myanmar mengambil langkah nyata untuk menghentikan pelanggaran yang masih berlangsung, menyelidiki pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, serta melakukan penuntutan dan memberikan hukuman apabila terbukti bersalah. Myanmar juga diwajibkan memberikan jaminan agar tindakan serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang. Salah satu poin penting dalam putusan tersebut adalah kewajiban Myanmar memfasilitasi pemulangan warga Rohingya yang mengungsi. Proses pemulangan harus dilakukan secara aman, sukarela, dan bermartabat, disertai upaya reunifikasi keluarga serta pemulihan hak-hak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat kekerasan.

Selain pemulangan, Myanmar juga diwajibkan memberikan restitusi dan kompensasi kepada masyarakat Rohingya atas kerugian yang ditimbulkan. Besaran serta mekanisme pembayaran ganti rugi akan ditentukan dalam tahapan lanjutan persidangan. Myanmar juga diminta menyampaikan laporan kepada pengadilan dalam waktu dua tahun mengenai langkah pemulihan dan mekanisme kompensasi yang telah disiapkan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut putusan tersebut sebagai pengakuan penting terhadap para korban genosida Rohingya. Ia menegaskan bahwa impunitas atas kejahatan berat tidak boleh dibiarkan dan menyerukan agar Myanmar mematuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan pengadilan internasional. Putusan ini juga diharapkan menjadi dorongan bagi komunitas internasional untuk memperkuat perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Meski demikian, pelaksanaan putusan ICJ masih menjadi tantangan tersendiri. Putusan pengadilan bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan banding, tetapi ICJ tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri untuk memaksakan pelaksanaannya. Karena itu, kepatuhan pemerintah Myanmar dan tekanan diplomatik internasional akan menjadi faktor penting dalam memastikan keputusan tersebut benar-benar dijalankan. Bagi masyarakat Rohingya, putusan bersejarah ini menjadi pengakuan internasional atas penderitaan yang selama bertahun-tahun mereka alami. Namun, perjuangan belum sepenuhnya selesai. Keadilan sesungguhnya baru dapat dirasakan apabila para korban memperoleh hak-haknya kembali, pelaku dimintai pertanggungjawaban, pengungsi dapat pulang dengan aman, dan masyarakat Rohingya mampu menjalani kehidupan tanpa diskriminasi maupun ancaman kekerasan.

Tag

Memuat tag berita...