Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, mengaku namanya tercantum dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hercules mengaku baru mengetahui informasi tersebut setelah melihat unggahan di media sosial dan merasa heran namanya ikut disebut dalam daftar.
Hercules mengatakan, berdasarkan informasi yang dilihatnya, namanya berada di urutan ke-25 dalam daftar tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui alasan dirinya masuk dalam daftar sasaran penyadapan.
"Saya kemarin lihat saya juga masuk urutan nomor 25, lah ini aku makin hebat saja ini. Berarti Hercules termasuk diperhitungkan ya? Padahal saya biasa-biasa saja," ujar Hercules kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (5/11/2026).
Menanggapi dugaan penyadapan ilegal tersebut, Hercules menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai tindakan penyadapan terhadap kepala negara tanpa melalui prosedur hukum merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele.
Menurut Hercules, praktik tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa, rakyat, dan negara. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh agar seluruh fakta dan pihak yang terlibat dapat terungkap.
"Kalau menurut saya, ini semacam pengkhianat, pengkhianat terhadap bangsa, pengkhianat terhadap rakyat Indonesia, pengkhianat terhadap negara," tuturnya.
Hercules juga menegaskan bahwa proses hukum harus berlaku bagi siapa pun tanpa memandang jabatan maupun kedudukan. Ia meminta Polri tidak membiarkan dugaan penyadapan tersebut berlalu tanpa penyelesaian yang jelas.
"Ini enggak boleh dibiarkan. Karena di negara hukum, tentunya hukum itu berlaku untuk semua orang," kata Hercules
Kasus yang menjadi sorotan tersebut sebelumnya ditangani Bareskrim Polri. Penyidik menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketiganya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi disebut masih berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut. Penetapan tersangka terhadap tiga perwira tinggi itu diumumkan Bareskrim pada Selasa (3/11/2026).
Dalam pengungkapan awal perkara, Bareskrim menyebut dugaan penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha. Meski demikian, status nama-nama yang disebut dalam daftar sasaran perlu dibedakan dari penetapan tersangka maupun hasil pembuktian dalam proses hukum.
Pernyataan Hercules menambah perhatian publik terhadap kasus tersebut, terutama terkait dugaan adanya pihak lain yang turut menjadi sasaran penyadapan. Pengusutan lebih lanjut diharapkan dapat menjelaskan dasar, mekanisme, serta cakupan penyadapan yang dipersoalkan, sekaligus memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.