Memuat berita

Habiburokhman Ungkap Alasan Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset, Singgung HAM

19 November 2026
13

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan alasan ketentuan illicit enrichment tidak dimasukkan dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru disahkan pada Kamis (19/11/2026). Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan masyarakat, pandangan para ahli, serta aspek hak asasi manusia (HAM).

Illicit enrichment merupakan konsep hukum yang mengatur peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar dan tidak sebanding dengan penghasilan sah yang diterimanya. Melalui ketentuan tersebut, pejabat yang memiliki kekayaan di luar kewajaran dapat diminta memberikan penjelasan mengenai asal-usul harta yang dimiliki.

Konsep ini dinilai berkaitan dengan upaya mengungkap kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, terutama apabila jumlah aset seseorang tidak sebanding dengan pendapatan resminya. Namun, penerapan mekanisme tersebut juga memunculkan perdebatan, khususnya mengenai batas kewenangan negara dan perlindungan hak individu.

Habiburokhman mengatakan Komisi III DPR telah menyerap aspirasi masyarakat dalam proses pembahasan UU Perampasan Aset. Dari berbagai masukan yang diterima, ia menyebut terdapat perbedaan pandangan di kalangan publik maupun para ahli. Sebagian pihak mendukung penerapan illicit enrichment, sementara pihak lainnya menilai konsep tersebut perlu dipertimbangkan secara hati-hati.

Salah satu pertimbangan yang menjadi perhatian Komisi III DPR adalah aspek HAM. Habiburokhman menyampaikan bahwa konsep illicit enrichment tidak diterapkan di Amerika Serikat karena dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Ia juga menyebut Inggris tidak menerapkan ketentuan tersebut, sementara pengadilan di Jerman pernah menolak konsep serupa.

Selain persoalan HAM, DPR turut mempertimbangkan karakter UU Perampasan Aset yang disebut sebagai undang-undang formil. Artinya, regulasi tersebut berfokus pada pengaturan tata cara atau mekanisme hukum acara dalam proses perampasan dan pengelolaan aset, bukan mengatur norma penghukuman sebagaimana undang-undang materiil.

Perbedaan karakter antara hukum formil dan materiil menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan substansi yang dimasukkan ke dalam regulasi tersebut. Komisi III DPR menilai pengaturan illicit enrichment perlu ditempatkan dengan memperhatikan ruang lingkup dan fungsi UU Perampasan Aset.

Berdasarkan dua pertimbangan utama tersebut, yakni perdebatan terkait HAM dan karakter UU Perampasan Aset sebagai hukum formil, Komisi III DPR memutuskan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment dalam undang-undang tersebut.

Penjelasan Habiburokhman ini sekaligus menjawab pertanyaan mengenai tidak diakomodasinya konsep peningkatan kekayaan tidak wajar dalam regulasi perampasan aset. Meski demikian, isu tersebut sebelumnya telah menjadi bagian dari perdebatan dalam pembahasan rancangan undang-undang, dengan adanya pandangan yang berbeda di kalangan masyarakat dan para ahli.

Tag

Memuat tag berita...