Foto: Boneterkini
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menerbitkan surat edaran yang mengimbau pelarangan penggunaan rokok elektrik atau vape di lingkungan pemerintahan dan lembaga pendidikan. Kebijakan tersebut ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, serta aparatur sipil negara (ASN) di wilayah tersebut.
Ketentuan itu tertuang dalam Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 338/15256/DINKES tertanggal 3 November 2026 tentang Imbauan Pelarangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape). Melalui surat tersebut, pemerintah provinsi mendorong pembatasan penggunaan vape di lingkungan kerja pemerintahan maupun institusi pendidikan.
Andi Sudirman menjelaskan, penerbitan edaran tersebut merupakan langkah antisipatif pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko penggunaan rokok elektrik. Perhatian khusus diberikan kepada generasi muda yang dinilai perlu mendapatkan perlindungan dari kemungkinan penyalahgunaan vape maupun dampak kesehatan dalam jangka panjang.
Menurutnya, penggunaan rokok elektrik tidak semestinya dianggap sebagai kebiasaan yang bebas dari risiko. Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah pencegahan, terutama di lingkungan yang menjadi tempat aktivitas aparatur negara dan kegiatan pendidikan.
Larangan penggunaan vape di lingkungan pemerintahan juga diarahkan untuk mendorong ASN memberikan contoh perilaku hidup sehat. Sebagai pelayan publik, aparatur pemerintah diharapkan turut mendukung upaya perlindungan kesehatan masyarakat melalui kebiasaan dan lingkungan kerja yang lebih sehat.
Sementara itu, penerapan imbauan di lembaga pendidikan menjadi bagian dari upaya menjaga generasi muda agar tidak terpapar kebiasaan penggunaan rokok elektrik. Lingkungan sekolah dan institusi pendidikan diharapkan dapat menjadi ruang yang mendukung pembentukan perilaku sehat serta mencegah potensi penyalahgunaan zat berbahaya.
Dengan diterbitkannya surat edaran tersebut, pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan diharapkan dapat menindaklanjuti imbauan gubernur sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kesadaran mengenai risiko penggunaan vape dan memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan generasi muda.
