Foto: Dok. Imigrasi Ngurah Rai
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai, Bali, mendeportasi 15 warga negara Malaysia yang diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk menjalankan aktivitas bisnis pinjaman online (pinjol). Belasan warga negara asing (WNA) tersebut diketahui bekerja sebagai admin layanan pinjaman pribadi secara daring dari sebuah vila yang berlokasi di kawasan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian karena aktivitas bisnis tersebut dilakukan oleh warga asing yang tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggal mereka di Indonesia.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, menjelaskan bahwa deportasi terhadap 15 WNA Malaysia tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Langkah ini dilakukan setelah pihak imigrasi menyelesaikan proses penanganan keimigrasian terhadap seluruh warga asing yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Pada tahap pertama, sebanyak tujuh WNA Malaysia dideportasi pada Kamis (5/11). Selanjutnya, delapan WNA lainnya dipulangkan ke negara asal melalui proses deportasi pada Jumat (6/11). Dengan demikian, seluruh 15 warga asing yang menjadi sasaran tindakan keimigrasian tersebut telah diberangkatkan meninggalkan wilayah Indonesia.
Novyandri mengungkapkan bahwa proses deportasi dilakukan menggunakan penerbangan AK375 dengan tujuan Kuala Lumpur, Malaysia. Sebelum dikenai tindakan deportasi, seluruh WNA tersebut diketahui merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan Multiple Entry dengan indeks D1. Namun, dalam praktiknya, mereka justru diduga melakukan kegiatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan izin tinggal yang dimiliki. Aktivitas yang dijalankan para WNA tersebut berkaitan dengan administrasi pinjaman pribadi secara daring. Mereka diduga mengoperasikan layanan pinjaman online dengan menyasar pelanggan yang berada di luar wilayah Indonesia. Meski target konsumennya berada di luar negeri, seluruh kegiatan administrasi tersebut dilakukan dari sebuah vila di kawasan Kuta Utara, Badung, Bali.
Berdasarkan hasil pemeriksaan keimigrasian, para WNA tersebut diduga menjalankan sejumlah tugas sebagai admin pinjaman online. Aktivitas mereka mencakup mempromosikan layanan pinjaman, menghubungkan calon pelanggan dengan penyedia pinjaman, serta melakukan proses administrasi berdasarkan informasi dan profil calon peminjam. Untuk menjaring pelanggan, kelompok tersebut memanfaatkan media sosial Facebook sebagai sarana promosi. Iklan jasa pinjaman pribadi dipublikasikan melalui platform tersebut, kemudian diarahkan ke sejumlah nomor WhatsApp. Melalui saluran komunikasi itu, calon pelanggan dapat menghubungi admin untuk mendapatkan informasi sekaligus mengajukan pinjaman.
Novyandri menjelaskan bahwa besaran bunga pinjaman yang ditawarkan kepada pelanggan berkisar antara 20 hingga 30 persen. Penentuan bunga tersebut diduga disesuaikan dengan hasil penilaian terhadap profil masing-masing pelanggan. Besaran bunga hingga 30 persen ini menjadi salah satu fakta yang terungkap dari aktivitas bisnis pinjaman daring yang dijalankan para WNA tersebut. Praktik tersebut memperlihatkan bagaimana operasional layanan pinjaman online dapat dijalankan lintas negara dengan memanfaatkan teknologi digital. Media sosial digunakan untuk menjangkau calon pelanggan, sedangkan WhatsApp menjadi sarana komunikasi dan pengurusan administrasi. Pola operasional semacam ini membuat aktivitas bisnis dapat berlangsung dari lokasi yang berbeda dengan negara tempat pelanggan berada.
Keberadaan 15 WNA tersebut di Bali juga menjadi perhatian aparat imigrasi karena mereka menggunakan izin tinggal kunjungan, bukan izin yang diperuntukkan bagi kegiatan bekerja. Izin Tinggal Kunjungan Multiple Entry indeks D1 pada dasarnya merupakan izin untuk melakukan kunjungan dengan beberapa kali masuk sesuai ketentuan, bukan izin bebas untuk menjalankan pekerjaan atau mengoperasikan bisnis dari wilayah Indonesia. Penyalahgunaan izin tinggal menjadi salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian serius Direktorat Jenderal Imigrasi. Setiap warga negara asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi tujuan kedatangan dan ketentuan izin tinggal yang diberikan. Apabila ditemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tersebut, petugas imigrasi dapat melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan administratif keimigrasian sesuai peraturan yang berlaku.
Kasus ini sekaligus menunjukkan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Bali terus menjadi perhatian. Sebagai salah satu destinasi wisata internasional, Bali memiliki daya tarik besar bagi warga negara asing untuk berkunjung maupun tinggal sementara. Namun, setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh WNA tetap harus mengikuti aturan hukum Indonesia, termasuk ketentuan keimigrasian dan perizinan usaha. Selain persoalan izin tinggal, aktivitas pinjaman daring dengan bunga tinggi juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan perlindungan konsumen. Praktik pemberian pinjaman pribadi secara online perlu memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, transparansi biaya, serta perlindungan terhadap data pribadi pelanggan. Meski demikian, status legalitas bisnis pinjaman yang dijalankan kelompok tersebut perlu dibedakan dari pelanggaran keimigrasian yang menjadi dasar tindakan terhadap para WNA.
Deportasi terhadap 15 WNA Malaysia ini menjadi bentuk tindakan tegas Imigrasi Ngurah Rai terhadap warga asing yang diduga tidak mematuhi ketentuan izin tinggal. Pengawasan terhadap aktivitas orang asing juga diharapkan terus diperkuat, terutama terhadap kegiatan yang memanfaatkan teknologi digital dan dilakukan secara tersembunyi dari tempat tinggal sementara seperti vila maupun akomodasi wisata. Dengan dipulangkannya seluruh 15 WNA Malaysia tersebut, Imigrasi Ngurah Rai menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan keimigrasian selama berada di Indonesia. Kasus operasional pinjol dari vila di Kuta Utara ini menjadi pengingat bahwa Bali bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga wilayah yang memiliki aturan hukum yang wajib dipatuhi oleh setiap orang asing. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan pengawasan agar penyalahgunaan izin tinggal dan aktivitas bisnis yang tidak sesuai ketentuan dapat dicegah sejak dini.
