Foto: Kumparan News
MAKASSAR – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan kembali menetapkan mantan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang alias HT, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan data kependudukan dan pemberian keterangan palsu ke dalam akta autentik. Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan laporan yang dilayangkan oleh mantan suaminya, Khaerul Aco. Kepastian penetapan tersangka itu disampaikan oleh Kasubdit II Harda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, Kompol E Sibarani, kepada wartawan pada Kamis (5/11). Ia membenarkan bahwa penyidik telah meningkatkan status hukum HT setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan pendalaman terhadap perkara tersebut.
"Iya, (HT) telah ditetapkan sebagai tersangka," ujar E Sibarani pada Kamis (5/11/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menandai perkembangan baru dalam kasus yang berawal dari persoalan rumah tangga dan kemudian bergulir menjadi perkara hukum terkait administrasi kependudukan. Dalam penyelidikan yang dilakukan kepolisian, HT diduga melakukan perubahan data pekerjaan dalam dokumen kependudukan. Keterangan pekerjaan yang sebelumnya tercatat sebagai bupati diduga diubah menjadi wiraswasta. Perubahan identitas pekerjaan tersebut kini menjadi salah satu fokus penyidikan kepolisian. Penyidik menduga perubahan data tersebut bukan sekadar kesalahan administratif biasa. Polisi mendalami dugaan bahwa perubahan keterangan pekerjaan dilakukan dengan tujuan mempermudah proses pengajuan permohonan perceraian. Dugaan motif inilah yang menjadi salah satu dasar penyidik mengusut perkara tersebut lebih lanjut.
Kompol E Sibarani menjelaskan bahwa perubahan status pekerjaan itu diduga berkaitan dengan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pejabat negara ketika mengajukan perceraian. Sebab, seorang pejabat seperti bupati memiliki ketentuan khusus yang harus diperhatikan sebelum mengajukan proses perceraian secara resmi.
"Motif dari tersangka mengubah data tersebut adalah untuk pengajuan permohonan perceraian. Biar lebih mudah dan cepat," ungkap E Sibarani.
Persoalan ini menjadi perhatian karena perubahan data kependudukan berkaitan dengan keabsahan dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara. Setiap keterangan dalam dokumen administrasi kependudukan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak boleh diubah secara tidak sah untuk memenuhi kepentingan tertentu. Dalam aturan pemerintahan, ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil (PNS) diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Regulasi tersebut mengatur prosedur serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh aparatur sipil negara dalam mengajukan perceraian. Ketentuan tersebut pada prinsipnya mengharuskan PNS yang hendak melakukan perceraian untuk memperoleh izin atau persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku. Aturan itu dibuat sebagai bagian dari pengaturan disiplin dan tanggung jawab aparatur negara, termasuk dalam persoalan kehidupan rumah tangga yang berdampak terhadap administrasi kepegawaian.
Dalam konteks perkara ini, penyidik menduga perubahan keterangan pekerjaan menjadi wiraswasta dilakukan agar proses pengajuan perceraian dapat berlangsung lebih mudah dan cepat. Namun, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, keterangan saksi, serta alat bukti lain yang dikumpulkan penyidik. E Sibarani juga mengungkapkan bahwa HT telah menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menggali keterangan mengenai dugaan perubahan data kependudukan, alasan di balik perubahan tersebut, serta pihak-pihak yang mungkin mengetahui atau terlibat dalam proses administrasi yang dipersoalkan. Atas perkara tersebut, HT disangkakan melanggar Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Kedua ketentuan tersebut menjadi dasar hukum yang digunakan penyidik untuk mendalami dugaan pemberian keterangan palsu dan pelanggaran terkait dokumen administrasi kependudukan.
Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana persoalan pribadi dapat berkembang menjadi perkara pidana ketika diduga melibatkan penggunaan dokumen resmi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Apalagi, dokumen kependudukan memiliki fungsi penting sebagai dasar berbagai pelayanan publik, mulai dari administrasi keluarga, pekerjaan, hingga proses hukum. Penetapan kembali Sitti Husniah Talenrang sebagai tersangka kini menjadi perhatian masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Gowa. Publik menantikan perkembangan penyidikan Polda Sulsel, termasuk bagaimana pembuktian dugaan pemalsuan data tersebut dan apakah terdapat pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban. Meski demikian, HT tetap memiliki hak untuk membela diri dan asas praduga tak bersalah harus dihormati sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
