Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani bersama jajaran pimpinan DPR lainnya. Seluruh fraksi di parlemen menyatakan persetujuan terhadap pengesahan regulasi tersebut tanpa menyampaikan catatan.
Puan menegaskan, pengesahan UU Perampasan Aset tidak dilakukan karena adanya paksaan ataupun desakan dari pihak tertentu. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hasil dari proses pembahasan yang telah dilalui melalui berbagai tahapan sebelum akhirnya dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.
Ia menjelaskan, proses penyusunan dan pembahasan regulasi tersebut telah melibatkan sejumlah mekanisme, mulai dari rapat dengar pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum (RDPU), hingga jajak pendapat yang menjangkau masyarakat sampai ke tingkat akar rumput. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses untuk menyerap pandangan dan masukan publik terhadap substansi aturan.
Pengesahan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang terhadap regulasi perampasan aset yang telah digagas sejak 2008. Selama bertahun-tahun, RUU tersebut menjadi salah satu agenda legislasi yang dinantikan karena dinilai berkaitan dengan upaya memperkuat penanganan tindak pidana, khususnya dalam pengembalian aset yang berasal dari kejahatan.
Salah satu ketentuan penting dalam UU Perampasan Aset adalah pengaturan mengenai kemungkinan perampasan harta hasil tindak pidana tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.
Dengan ketentuan tersebut, proses perampasan aset tidak selalu harus bergantung pada penyelesaian perkara pidana melalui putusan pengadilan terhadap pelaku. Namun, penerapannya tetap harus mengikuti persyaratan dan prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
Ketentuan lain yang disebut dalam materi UU tersebut berkaitan dengan nilai aset yang dapat menjadi objek perampasan. Aset yang dimaksud harus memiliki nilai paling sedikit Rp1 miliar. Dengan demikian, perampasan tanpa menunggu putusan pidana tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi kriteria yang diatur dalam regulasi.
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah penting dalam pembentukan kerangka hukum terkait penelusuran dan pengambilalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Meski demikian, pelaksanaan aturan tersebut nantinya akan sangat bergantung pada penerapan ketentuan secara cermat, transparan, serta tetap menjamin perlindungan hak-hak pihak yang berkepentingan.