JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv meminta Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran operasional sebesar Rp290,9 miliar untuk mendukung pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Desakan tersebut disampaikan di tengah masih berlangsungnya karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.

Rajiv mengatakan anggaran tersebut sebelumnya telah dibahas dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada 18 Agustus 2026. Menurutnya, pencairan anggaran perlu dipercepat agar upaya penanganan karhutla di lapangan dapat dilakukan secara optimal.

Ia menilai ketersediaan dukungan operasional menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi potensi kebakaran yang dapat meluas, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Percepatan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai langkah pencegahan dan penanganan, mulai dari patroli kawasan rawan, pemantauan titik-titik yang berpotensi terbakar, hingga respons cepat ketika kebakaran terjadi.

Rajiv juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi karhutla. Penanganan tidak dapat hanya mengandalkan satu institusi, tetapi membutuhkan kerja bersama antara Kementerian Kehutanan, Manggala Agni, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Menurut dia, upaya pencegahan harus menjadi prioritas agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas. Patroli di kawasan rawan juga perlu diperkuat untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini dan memungkinkan petugas mengambil tindakan sebelum api meluas.

Namun, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Rajiv meminta penyebab setiap kebakaran tetap ditelusuri untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian maupun pelanggaran hukum.

Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya pelanggaran, ia mendorong agar penegakan hukum dilakukan sesuai ketentuan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi.

Di sisi lain, kawasan yang telah terdampak kebakaran juga perlu mendapat perhatian setelah api berhasil dikendalikan. Rajiv menilai pemulihan lingkungan harus menjadi bagian dari rangkaian penanganan karhutla agar dampak kerusakan tidak berhenti setelah proses pemadaman selesai.

Kebutuhan terhadap langkah cepat tersebut menjadi semakin penting karena karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi cuaca dan lingkungan yang mendukung penyebaran api dapat membuat situasi berkembang dengan cepat apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Karena itu, Rajiv menilai dukungan anggaran harus segera tersedia bagi petugas yang bekerja di lapangan. Anggaran operasional sebesar Rp290,9 miliar tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan pencegahan, patroli, penanganan kebakaran, hingga koordinasi antarinstansi.

Meski demikian, Rp290,9 miliar tersebut saat ini masih menjadi anggaran yang didesak untuk segera dicairkan

Desakan DPR tersebut menempatkan percepatan pencairan anggaran sebagai salah satu langkah yang dinilai penting untuk menghadapi karhutla. Di saat yang sama, upaya pencegahan, penegakan hukum terhadap pelanggaran, dan pemulihan kawasan terdampak tetap perlu berjalan secara beriringan.

Bagi Rajiv, penanganan karhutla tidak cukup dilakukan setelah api membesar. Kesiapan anggaran, patroli di wilayah rawan, koordinasi lintas lembaga, serta tindakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar menjadi bagian penting untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan kembali meluas.