Foto: Jawa Pos
Dokter Tirta turut menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai anggaran belanja influencer pemerintah yang disebut melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad. Ia menilai penggunaan influencer untuk membantu promosi program pemerintah pada dasarnya bukan persoalan, selama dilakukan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pandangan tersebut disampaikan Dokter Tirta melalui video yang diunggah di media sosial pada Selasa (10/11/2026). Dalam tanggapannya, ia menyoroti dua hal yang perlu dibedakan dalam polemik tersebut, yakni kebijakan pemerintah menggunakan jasa influencer dan tuntutan masyarakat mengenai transparansi penggunaan anggaran negara.
Menurut Dokter Tirta, pemerintah sah-sah saja memanfaatkan influencer untuk memperluas jangkauan promosi, termasuk dalam memperkenalkan sektor pariwisata. Strategi tersebut dapat menjadi salah satu sarana komunikasi kepada masyarakat melalui platform digital yang memiliki audiens luas.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki hak untuk meminta penjelasan mengenai penggunaan uang negara. Keterbukaan informasi dinilai penting agar publik mengetahui dasar kerja sama, nilai anggaran, serta manfaat yang diperoleh pemerintah dari kegiatan promosi tersebut.
Namun, Dokter Tirta menilai persoalan ini menjadi lebih sensitif karena Raffi Ahmad tidak hanya dikenal sebagai pengusaha dan figur publik, tetapi juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Posisi tersebut membuat keterlibatan perusahaan yang berkaitan dengannya dalam kontrak publikasi pemerintah perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka.
Ia kemudian menyarankan Raffi untuk menentukan prioritas antara menjalankan bisnis melalui RANS dan mengemban jabatan di pemerintahan. Menurut pandangannya, kedua peran tersebut berpotensi menimbulkan persoalan persepsi publik apabila tidak disertai batasan dan transparansi yang jelas.
Dokter Tirta bahkan menyarankan Raffi mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden apabila ingin lebih leluasa menjalankan aktivitas bisnisnya. Saran tersebut disampaikan sebagai pandangan terhadap situasi yang tengah berkembang, bukan sebagai kepastian bahwa telah terjadi pelanggaran dalam kerja sama perusahaan tersebut.
Polemik ini mencuat setelah ICW menyoroti pengadaan jasa influencer pemerintah yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Nilai kontrak yang menjadi perhatian publik mencapai sekitar Rp14,7 miliar jika digabungkan dengan paket pengadaan dari dua kementerian, yakni Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sorotan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola pengadaan jasa publikasi, pemilihan mitra, hingga potensi konflik kepentingan ketika figur yang memiliki jabatan publik juga mempunyai keterkaitan dengan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah.
Pernyataan Dokter Tirta menambah perhatian terhadap polemik tersebut. Selain persoalan efektivitas penggunaan influencer, publik kini juga menyoroti pentingnya pemisahan kepentingan bisnis dan jabatan publik agar setiap kerja sama dengan pemerintah berlangsung secara transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.
