Foto: REUTERS/Eric Baradat
Petugas polisi menangkap seorang demonstran saat aksi protes berlangsung di Prancis. Siswa sekolah menengah dan mahasiswa menggelar demonstrasi di sejumlah wilayah pada Selasa (6/10/2026). Aksi tersebut merupakan bagian dari protes dan blokade nasional yang sudah berjalan sejak akhir September. Kemarahan terhadap kondisi pendidikan menjadi pemicu utama. Para demonstran menyuarakan ketidakpuasan atas kelas yang terlalu padat. Kekurangan guru juga menjadi salah satu tuntutan yang digaungkan. Selain itu, mereka mengkritik bangunan sekolah yang bobrok akibat kurangnya investasi selama bertahun-tahun. Kondisi fasilitas pendidikan dinilai sudah tidak layak untuk proses belajar-mengajar.
Sejumlah serikat pekerja turut bergabung dalam aksi tersebut. Keterlibatan serikat memperkuat barisan demonstran di berbagai kota. Peserta aksi diperkirakan mencapai 20.000 hingga 40.000 orang. Angka tersebut menunjukkan skala protes yang cukup besar di tingkat nasional. Meskipun sebagian besar aksi berlangsung damai, sejumlah titik diwarnai kerusuhan. Demonstran sempat membakar tempat sampah di beberapa lokasi. Perusakan halte bus juga dilaporkan terjadi. Situasi yang semula tertib berubah menjadi tegang di beberapa wilayah.
Bentrokan dengan polisi anti huru-hara tidak terhindarkan di sejumlah titik. Aparat merespons dengan menggunakan tongkat, gas air mata, dan peluru pengendali kerusuhan. Upaya pembubaran dilakukan untuk mengendalikan massa yang dinilai anarkis. Ketegangan antara demonstran dan aparat sempat memuncak. Pemerintah Prancis mencatat sejumlah korban akibat bentrokan tersebut. Sebanyak 215 siswa dilaporkan mengalami luka-luka. Di pihak aparat, 715 polisi ikut menjadi korban. Selain itu, 85 tenaga pengajar juga mengalami cedera dalam rangkaian aksi. Insiden paling serius terjadi pada Senin, 5 Oktober 2026. Seorang pelajar berusia 15 tahun kehilangan satu tangannya dalam peristiwa tersebut. Kasus ini menambah daftar korban serius dalam aksi protes pendidikan. Publik dan organisasi hak asasi manusia menyoroti penggunaan kekuatan oleh aparat.
Kementerian Pendidikan Prancis merilis data dampak aksi terhadap fasilitas pendidikan. Sebanyak 24 sekolah dilaporkan dibakar atau dijarah selama rangkaian protes. Kerusakan infrastruktur pendidikan menjadi salah satu konsekuensi dari aksi yang diwarnai kekerasan. Proses pemulihan dipastikan membutuhkan waktu. Kegiatan belajar-mengajar juga mengalami gangguan cukup luas. Dari sekitar 3.700 sekolah menengah atas di Prancis, sebanyak 589 sekolah terdampak. Selain itu, 32 universitas mengalami gangguan operasional. Skala gangguan menunjukkan betapa masifnya aksi yang berlangsung.
Blokade nasional yang dilakukan siswa dan mahasiswa bertujuan menekan pemerintah. Mereka menuntut perbaikan segera atas masalah kelas padat, kekurangan guru, dan kondisi bangunan sekolah. Investasi di sektor pendidikan dinilai sudah terlalu lama diabaikan. Aksi ini menjadi saluran ekspresi kekecewaan generasi muda. Meski terdapat unsur kekerasan di beberapa lokasi, mayoritas demonstran tetap menyampaikan aspirasi secara damai. Namun, insiden perusakan dan bentrokan dengan aparat menggeser perhatian publik. Pemerintah dihadapkan pada dilema antara menjaga ketertiban dan merespons tuntutan pendidikan. Dialog menjadi opsi yang terus didesak berbagai pihak.
Penangkapan terhadap seorang demonstran menjadi bagian dari upaya penegakan hukum. Polisi berupaya mengamankan situasi di tengah aksi yang melibatkan puluhan ribu orang. Penggunaan gas air mata dan peluru pengendali kerusuhan menuai kritik. Di sisi lain, perusakan fasilitas publik juga tidak dapat dibenarkan. Data korban yang mencapai ratusan orang dari kedua belah pihak menunjukkan intensitas bentrokan. Siswa, polisi, dan tenaga pengajar sama-sama menjadi korban. Insiden pelajar 15 tahun yang kehilangan tangan menjadi simbol kekerasan yang tidak diinginkan. Investigasi terhadap kronologi kejadian tersebut diharapkan segera dilakukan.
Gangguan di 589 sekolah menengah dan 32 universitas berdampak langsung pada proses pendidikan. Ribuan siswa dan mahasiswa terpaksa kehilangan waktu belajar. Pemerintah dan serikat pendidik didorong untuk segera mencari solusi jangka panjang. Masalah struktural pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya dengan penanganan aksi di jalan.
