Foto: Pilihanrakyat.id
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan pemerintah provinsi akan melarang peredaran rokok elektrik atau vape di seluruh wilayah Sumatera Utara. Kebijakan tersebut rencananya dimasukkan ke dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang ditargetkan selesai pada akhir November 2026.
Bobby menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama DPRD Sumut akan menyepakati Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Regulasi tersebut merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019.
Melalui revisi aturan tersebut, pemerintah daerah berencana memperluas pengaturan mengenai pencegahan penyalahgunaan zat adiktif, termasuk memasukkan ketentuan pelarangan peredaran rokok elektrik. Larangan itu nantinya tidak hanya menyasar vape, tetapi juga perangkat sejenis seperti pod dan produk rokok elektrik lainnya.
Bobby menegaskan, apabila Ranperda tersebut telah disahkan, penggunaan maupun perdagangan vape tidak lagi diperbolehkan di wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah provinsi ini berpotensi membawa perubahan terhadap aktivitas penjualan dan penggunaan rokok elektrik di masyarakat.
Rencana pelarangan tersebut menjadi bagian dari langkah Pemprov Sumut dalam memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pemerintah daerah memasukkan pengaturan vape ke dalam revisi perda sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk mengendalikan peredarannya.
Proses penyusunan regulasi akan melibatkan DPRD Sumatera Utara hingga mencapai kesepakatan bersama. Target penyelesaian pada akhir November 2026 menjadi tahapan penting sebelum aturan tersebut dapat disahkan dan diberlakukan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Jika regulasi tersebut nantinya disetujui, Sumatera Utara akan menerapkan larangan penggunaan dan perdagangan vape di wilayah provinsi tersebut. Namun, pelaksanaan kebijakan tetap akan bergantung pada ketentuan akhir yang tercantum dalam Ranperda setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan DPRD.
Rencana ini sekaligus menempatkan pengaturan rokok elektrik sebagai salah satu isu penting dalam kebijakan pencegahan penyalahgunaan zat adiktif di Sumatera Utara. Masyarakat dan pelaku usaha vape kini menunggu proses pembahasan regulasi tersebut hingga keputusan resmi mengenai larangan diberlakukan.
