Foto: Channel9.id
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap fakta terbaru mengenai korban meninggal dunia dalam penanganan pascagempa Nusa Tenggara Timur (NTT). Dari total 142 warga yang meninggal dalam rangkaian penanganan bencana tersebut, 48 orang meninggal akibat dampak langsung gempa, sedangkan 94 orang meninggal ketika berada di pengungsian.
Data tersebut disampaikan BNPB setelah dilakukan pemutakhiran dan verifikasi lebih lanjut bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Klarifikasi dilakukan untuk memastikan penyebab meninggalnya warga yang berada di lokasi pengungsian tidak keliru dikategorikan sebagai korban yang tewas akibat trauma langsung gempa.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S.P. Panjaitan mengatakan hasil verifikasi menunjukkan 94 warga tersebut tidak meninggal akibat tertimpa reruntuhan maupun trauma fisik langsung akibat guncangan gempa. Sebagian besar korban merupakan kelompok lanjut usia yang telah memiliki penyakit kronis.
“Data dari tim medis menunjukkan sebagian besar warga tersebut adalah kelompok lansia yang meninggal dunia karena komplikasi penyakit kronis yang sudah diderita, seperti stroke dan diabetes melitus,” ujar Berton dalam keterangan BNPB, Kamis (17/9/2026).
Dengan hasil verifikasi tersebut, angka 94 orang perlu dipahami secara berbeda dari 48 korban yang meninggal secara langsung akibat gempa. Mereka tercatat meninggal selama berada dalam masa pengungsian pascabencana, tetapi pemeriksaan medis tidak menunjukkan trauma fisik akibat reruntuhan sebagai penyebab kematian.
Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, NTT, pada 15 Agustus 2026. Guncangan tersebut menyebabkan kerusakan besar di sejumlah wilayah dan memaksa puluhan ribu warga meninggalkan rumah untuk mencari tempat yang lebih aman. Pada fase awal, jumlah pengungsi bahkan sempat mencapai lebih dari 150.000 orang sebelum berangsur turun seiring proses pemulihan.
Sekitar satu bulan setelah gempa, BNPB mencatat masih terdapat 46.461 warga yang bertahan di pengungsian. Pada saat yang sama, proses pendataan kerusakan rumah masih berlangsung dengan jumlah sementara mencapai 103.427 unit rumah dalam berbagai kategori kerusakan.
Kondisi tersebut menggambarkan bahwa dampak bencana tidak berhenti ketika guncangan utama berakhir. Bagi sebagian warga, terutama kelompok rentan, masa setelah bencana justru menjadi periode yang membutuhkan perhatian khusus karena mereka harus menjalani kehidupan dalam kondisi yang jauh dari normal.
Lansia dengan penyakit kronis menjadi kelompok yang sangat membutuhkan pemantauan. Perubahan lingkungan, keterbatasan akses terhadap obat-obatan, terganggunya rutinitas pengobatan, hingga tekanan akibat kehilangan tempat tinggal dapat membuat penanganan penyakit yang sudah ada sebelumnya menjadi lebih kompleks.
Karena itu, pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian menjadi salah satu bagian penting dalam masa tanggap darurat dan pemulihan. BNPB menyebut sejak hari pertama pascagempa telah mengaktifkan pos dukungan logistik di Labuan Bajo dan Maumere, sementara bantuan medis, obat-obatan, serta kebutuhan lainnya terus didistribusikan ke lokasi pengungsian, baik yang terpusat maupun mandiri.
Pemerintah juga mengerahkan dukungan kesehatan melalui berbagai fasilitas dan layanan darurat. TNI Angkatan Laut, misalnya, mengoperasikan KRI dr. Soeharso sebagai kapal bantu rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga terdampak di sejumlah wilayah NTT.
Tingginya angka kematian di pengungsian tetap menjadi perhatian meski BNPB telah menjelaskan bahwa mayoritas korban meninggal karena komplikasi penyakit kronis. Sejumlah pihak mendorong evaluasi terhadap pelayanan kesehatan selama masa pengungsian untuk memastikan kelompok rentan mendapatkan penanganan yang memadai.
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian, misalnya, meminta evaluasi menyeluruh terhadap perlindungan serta pelayanan kesehatan bagi warga selama berada di pengungsian. Menurutnya, penyebab medis yang mendasari kematian para korban tetap perlu menjadi bagian dari evaluasi penanganan pascabencana.
Sementara itu, Amnesty International Indonesia menyerukan adanya investigasi independen dan menyeluruh terkait tingginya angka kematian di lokasi pengungsian. Organisasi tersebut menilai pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah terdapat persoalan dalam pemenuhan hak korban dan pelayanan selama masa pengungsian. Pernyataan itu merupakan desakan dari organisasi tersebut, bukan kesimpulan bahwa kematian 94 warga disebabkan kelalaian pemerintah.
BNPB sendiri menegaskan bahwa pelayanan dasar dan dukungan kesehatan bagi para penyintas terus dilakukan. Pemenuhan kebutuhan pengungsi tetap menjadi prioritas, termasuk bagi kelompok rentan yang membutuhkan pengobatan rutin atau penanganan kondisi kesehatan tertentu.
Klarifikasi mengenai 94 korban juga penting agar angka korban bencana tidak dipahami secara keliru. Ada perbedaan antara meninggal akibat dampak fisik langsung gempa dan meninggal ketika sedang berada dalam situasi pengungsian setelah gempa. BNPB dan Kemenkes telah melakukan verifikasi untuk membedakan kedua kategori tersebut berdasarkan data medis.
Dengan demikian, total 142 kematian yang tercatat BNPB tidak seluruhnya merupakan kematian akibat trauma langsung dari gempa. Sebanyak 48 orang tercatat meninggal akibat dampak langsung, sementara 94 lainnya meninggal saat berada di pengungsian dan berdasarkan verifikasi medis sebagian besar mengalami komplikasi penyakit kronis.
Angka tersebut sekaligus menunjukkan panjangnya dampak kemanusiaan yang ditimbulkan gempa NTT. Ketika perhatian publik sering terpusat pada korban yang tertimpa bangunan saat bencana terjadi, kondisi warga setelah dievakuasi juga membutuhkan perhatian yang sama seriusnya.
Bagi pemerintah, tantangan berikutnya bukan hanya mengurangi jumlah pengungsi, tetapi memastikan mereka yang masih bertahan mendapatkan tempat yang layak, makanan, air bersih, obat-obatan, serta pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau kelompok paling rentan.
Sebulan setelah gempa 15 Agustus, proses pemulihan NTT masih berlangsung. Ribuan keluarga masih menunggu perbaikan rumah, sementara puluhan ribu warga belum dapat kembali menjalani kehidupan seperti sebelum bencana.
Di tengah proses tersebut, data 94 warga yang meninggal di pengungsian menjadi pengingat bahwa penanganan bencana tidak selesai setelah korban berhasil dievakuasi. Masa pengungsian juga merupakan fase kritis yang menuntut layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan khusus bagi lansia serta warga dengan penyakit kronis.
BNPB memastikan dukungan kepada para penyintas akan terus berjalan. Sementara itu, hasil verifikasi bersama Kemenkes memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penyebab kematian para korban dan menjadi dasar penting dalam mengevaluasi penanganan kemanusiaan pascagempa NTT.
