Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menunda pelaksanaan gelar perkara kasus dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Gelar perkara yang semula dijadwalkan berlangsung pada Jumat (20/11/2026) bersama tim jaksa penuntut umum (JPU) di Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut kini dijadwalkan ulang pada pekan depan.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro membenarkan adanya penundaan tersebut. Ia menyampaikan bahwa pembahasan perkara bersama JPU belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal awal dan akan dilanjutkan pada pekan berikutnya.
Meski demikian, Susatyo belum mengungkapkan secara terperinci tanggal maupun waktu pelaksanaan gelar perkara yang baru. Dengan demikian, jadwal pasti pertemuan penyidik Bareskrim dan JPU di Kejagung masih menunggu penetapan lebih lanjut.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah merencanakan gelar perkara bersama JPU pada Jumat (20/11). Rencana tersebut disampaikan Susatyo setelah penyidik menggelar pembahasan perkara secara internal pada Kamis (19/11).
Gelar perkara bersama jaksa menjadi salah satu tahapan dalam proses penanganan kasus tersebut. Melalui pembahasan ini, penyidik dan JPU dapat mencermati perkembangan penyidikan serta materi perkara yang telah dikumpulkan sebelum proses hukum berlanjut ke tahap berikutnya.
Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi sejak laporan polisi diterbitkan pada Rabu (11/11/2026). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menggali keterangan dari berbagai pihak yang dinilai mengetahui atau memiliki informasi terkait dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.
Selain memeriksa puluhan saksi, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengumpulkan dokumen dan barang bukti yang diperlukan guna mendukung proses penyidikan.
Pengumpulan keterangan saksi serta dokumen dan barang bukti menjadi bagian dari upaya penyidik untuk mengungkap secara menyeluruh perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut. Seluruh temuan itu nantinya akan menjadi bahan dalam pembahasan bersama JPU.
Dengan penundaan ini, gelar perkara yang melibatkan penyidik Bareskrim dan tim jaksa dipastikan bergeser ke pekan depan. Sementara itu, proses penyidikan tetap menjadi perhatian untuk memastikan seluruh keterangan dan bukti yang dibutuhkan dapat dihimpun sebelum perkara dibahas lebih lanjut.