Foto: News Lensa
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Arrmanatha menggantikan Sugiono dalam rangkaian reshuffle Kabinet Merah Putih.
Pengangkatan Arrmanatha ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 105/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024–2029. Dalam prosesi tersebut, Arrmanatha mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo.
Pergantian ini menarik perhatian karena Arrmanatha bukan figur baru di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Pria yang akrab disapa Tata tersebut merupakan diplomat karier yang telah menjalani berbagai penugasan diplomatik selama hampir tiga dekade. Sebelum dipercaya menjadi Menlu, ia menjabat Wakil Menteri Luar Negeri sejak Oktober 2024.
Arrmanatha lahir di Bangkok, Thailand, pada 30 Desember 1971. Ia menempuh pendidikan sarjana ekonomi di University of Buckingham, Inggris, kemudian meraih Master of Business Administration dari University of Leicester dan Master of International Relations dari Universitas Indonesia.
Kariernya di Kementerian Luar Negeri dimulai pada 1997. Perjalanan panjang tersebut kemudian membawanya ke berbagai posisi strategis, baik di dalam negeri maupun dalam penugasan diplomatik di luar negeri. Pengalaman tersebut membuat Tata tidak hanya berkecimpung dalam diplomasi bilateral, tetapi juga memiliki rekam jejak panjang dalam diplomasi multilateral.
Salah satu fase penting dalam kariernya terjadi ketika ia bertugas di Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Pada 2008 hingga 2012, Arrmanatha bertugas sebagai konselor dan menangani isu ekonomi serta pembangunan di Komite Kedua Majelis Umum PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB atau ECOSOC.
Dalam penugasan tersebut, ia juga terlibat dalam negosiasi yang mewakili kelompok negara berkembang atau Group of 77 dan China dalam pembahasan sejumlah resolusi. Pengalaman di lingkungan PBB itu kemudian menjadi salah satu fondasi penting dalam perjalanan diplomatiknya.
Pada 2010–2011, Arrmanatha dipercaya menjadi penasihat ekonomi dan negara-negara kurang berkembang untuk Presiden Sidang ke-65 Majelis Umum PBB. Posisi tersebut memberinya pengalaman langsung dalam dinamika diplomasi internasional di salah satu forum multilateral terbesar dunia.
Setelah kembali ke Jakarta, nama Arrmanatha semakin dikenal publik ketika dipercaya menjadi Juru Bicara Kementerian Luar Negeri pada 2014 hingga 2019. Pada masa itu, ia berada di garis depan dalam menyampaikan sikap dan kebijakan pemerintah mengenai berbagai persoalan hubungan internasional.
Posisi juru bicara tersebut membuat sosok Tata lebih familiar di kalangan masyarakat dan media. Ia kerap tampil memberikan penjelasan mengenai berbagai perkembangan diplomasi Indonesia, termasuk isu hubungan bilateral, forum internasional, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, serta berbagai persoalan politik luar negeri.
Karier diplomatiknya kemudian berlanjut ke penugasan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Prancis pada 2019. Dalam penugasan tersebut, cakupan tugasnya juga meliputi Andorra dan Monako serta perannya sebagai Delegasi Tetap RI untuk UNESCO. Ia menjalankan tugas tersebut hingga 2021.
Pada tahun yang sama, Arrmanatha dipercaya menjadi Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di New York. Ia menyerahkan surat kepercayaan kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pada Januari 2022.
Selama menjalankan tugas di New York, Arrmanatha kembali terlibat dalam berbagai agenda multilateral. Pada 2023, ia menjadi Wakil Presiden ECOSOC sekaligus memimpin Coordination Segment ECOSOC yang mempertemukan berbagai komisi fungsional, badan ahli, komisi regional, serta entitas dalam sistem PBB.
Ia juga memiliki pengalaman dalam diplomasi yang berkaitan dengan isu Palestina. Pada 2024, Arrmanatha tercatat sebagai salah satu Wakil Ketua Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, sebuah komite PBB yang berkaitan dengan isu hak-hak rakyat Palestina.
Setelah hampir tiga dekade menjalani karier sebagai diplomat, Arrmanatha kemudian masuk ke pemerintahan Presiden Prabowo. Pada Oktober 2024, ia ditunjuk sebagai Wakil Menteri Luar Negeri dan mendampingi Sugiono yang saat itu dipercaya sebagai Menteri Luar Negeri. Bersama dua wakil menteri lainnya, Muhammad Anis Matta dan Arif Havas Oegroseno, Tata menjalankan sejumlah agenda diplomasi pemerintah.
Kini, pengalaman tersebut membawanya ke posisi tertinggi di Kementerian Luar Negeri. Setelah dilantik sebagai Menlu, Arrmanatha mengatakan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengikuti mandat konstitusi dan arahan Presiden Prabowo. Ia juga menyatakan akan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan oleh Sugiono.
"Mandat kita adalah amanat dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono dan tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik telah dilakukan oleh Bapak Sugiono," ujar Arrmanatha seusai pelantikan.
Dalam pernyataan awalnya sebagai Menlu, Arrmanatha juga menyebut stabilitas kawasan dan multilateralisme sebagai bagian dari perhatian diplomasi Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan pengalaman panjangnya dalam forum internasional dan organisasi multilateral.
Sementara itu, Sugiono yang sebelumnya menjabat Menlu tidak keluar dari jajaran pemerintahan. Dalam reshuffle yang sama, Prabowo melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), menggantikan Pratikno.
Dengan pengalaman sebagai juru bicara kementerian, duta besar, wakil tetap RI untuk PBB, hingga wakil menteri, Arrmanatha kini memasuki fase baru sebagai Menteri Luar Negeri. Rekam jejak tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang seorang diplomat karier yang akhirnya dipercaya memimpin langsung kementerian yang menjadi garda depan diplomasi Indonesia.
Pelantikan pada Kamis, 1 Oktober 2026, sekaligus menandai dimulainya tugas Tata sebagai Menlu di tengah dinamika hubungan internasional yang terus berkembang. Dengan pengalaman panjang di berbagai forum bilateral dan multilateral, Arrmanatha kini bertanggung jawab menerjemahkan mandat politik luar negeri Presiden ke dalam kerja diplomasi Indonesia di tingkat regional maupun global.
